Total Tayangan Halaman

Minggu, 24 April 2011

Pemprov Sulsel Terbaik Ke-2 Parasamya (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Perbaikan kinerja pemerintah yang diterus digerakkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada 2009 akhirnya berbuah manis. Besok di Bogor, Jawa Barat, Senin 25 April 2011, Wakil Presiden Budiono akan menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) kepada Syahrul selaku Gubernur Sulsel.

Pada penyerahan SK oleh Wapres Budiono besok, Syahrul akan didampingi oleh Karo Humas Pemprop H. Agus Sumantri dan Karo Pemerintahan Daerah H. Halfin Gau, serta beberapa pejabat pemprov dari Perwakilan di Jakarta.

Penyerahan SK tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan Hari Otonomi Daerah ke-15 yang diselenggarakan di kota Hujan, Bogor. Seluruh gubernur dan bupati dari provinsi dan kabupaten/kota yang menerima SK akan mengadiri hari Otonomi Daerah tersebut.

Dalam evaluasi ini, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) hanya menyiapkan peringkat tiga besar untu kelompok EPPD Pemerintah Provinsi. Pronvinsi Sulawesi Selatan sendiri menempati peringkat kedua setelah Sulawesi Utara di peringkat pertama. Sementara peringkat ketiga atau terakhir ditempati Provinsi Jawa Tengah. Jumlah provinsi di Indonesia adalah 33 daerah.

Untuk kelompok EPPD Pemerintah Kabupaten, Sulawesi Selatan berhasil menempatkan dua kabupatennya, yakni Kabupaten Enrekang dan Luwu Utara. Kedua kabupaten ini berhasil menempati peringkat 10 besar dari 398 kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara untuk kelompok EPPD Pemerintah Kota, tak satu pun satu dari tiga kota di Sulawesi Selatan yang berhasil berada di peringkat 10 besar yang telah di tetapkan oleh Dedpdagri.

Kriteria yang menjadi patokan penilian Tim EPPD Depdagri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD, dan LPPD kepada masyarakat.

Hal lain yang menguatkan posisi Pemprov Sulsel pada peringkat kedua adalah diterapkannya sistem Informasi LPPD. Sistem informasi ini memungkinkan LPPD dapat dirampungkan secara serempak dan terpadu. Tahap penerapan sistem informasi ini juga menandai berakhirnya model pelaporan LPPD secara konvensional dan manual di jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam peraturan ini, disebutkan tiga topik besar yang menjadi standar penilaian Tim EPPD, yakni  Urusan Desentralisasi, Tugas Perbantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan. Laporan kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 2009 memberi kontribusi besar sehingga mampu menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua. Sementara provinsi Sulawesi Utara sendiri menempati peringkat pertama karena laporan kinerja keuangannya mendapatkan status Wajar Tanpa Kecuali (WTK).

Tim EPPD untuk tingkat provinsi dibentuk oleh mendagri yang terdiri dari unsure DEPDAGRI, BPKP, perwakilan LSM, BAPENAS, dan KEMENPAN. Sementara tim EPPD untuk tingkat kabupaten/kota yang juga dibentuk oleh mendagri terdiri dari unsure Bawasda Provinsi Sulsel, Biro Pemerintahan Daerah Premprov Sulsel dan BPKP.

Menurut Halfin Gau, keterlibatan BPKP dalam Tim EPPD Depdagri ini membuat proses penilaian menjadi sangat ketat. Bahkan menurutnya, sinyalemen penyalahgunaan anggaran seperti korupsi menjadi tersaring dengan baik berkat keberadaan usur BPKP dalam tim tersebut.

Sebelum merampungkan hasil skoring, tim EPPD Provinsi dan Kabupaten melakukan verfikasi lapangan terakhir awal bulan ini di tiga tempat, yaitu di kantor Pemprov Sulsel, Pemkab Enrekang, dan Pemkab Luwu Utara.

Penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi terbaik kedua akan diserahkan kepada Syahrul oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Agustus tahun ini, 2011.(ELS)

1 komentar:

  1. Sudah Tepat dan pilihan yg Cerdas ,,, Bersama kita mendukung SYL utk tetap memimoin SulSel.. Bukan yg lain...!

    BalasHapus