Jum'at, 26 Agustus 2011 | 15:24 WIB
Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO Interaktif, Makassar
- Demi menjaga kondisi Sulawesi Selatan tetap kondusif, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan melarang aliran Jemaah Ahmadiyah Indonesia
untuk melakukan segala bentuk kegiataan keagamaan saat Idul Fitri.
Hal itu terungkap saat Gubernur Syahrul Yasin Limpo menggelar rapat tertutup di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman-Makassar, Jumat 26 Agustus 2001. Rapat tertutup tersebut dihadiri sejumlah unsur muspida, yakni TNI AL, TNI AD, polisi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Gubernur Syahrul Yasin Limpo seusai pertemuan tersebut mengungkapkan ada beberapa hal yang dibahas jelang Idul Fitri. Di antaranya hasil laporan muspida terkait suasana keamanan di Sulawesi Selatan, mengontrol sembilan bahan pokok, pengamanan dan kelancaran arus mudik, pengamanan tertutup terutama tempat-tempat ibadah, dan keamanan kabtibmas.
Hasil laporan ini menyebutkan suasana Sulawesi Selatan masih kondusif. Namun Syahrul menyatakan yang paling utama adalah pengamanan tempat-tempat ibadah sepeti tempat ibadah Ahmadiyah yang berada di Jalan Anuang-Makassar.
Yasin khawatir, jika Ahmadiyah ngotot tetap beraktivitas saat Lebaran, suasana kondusif ini akan berubah. “Kami tidak ingin ada eskalasi seperti daerah lain. Makanya tempat ibadahnya akan kami jaga,” ucapnya.
Walau begitu, Syahrul enggan berkomentar apakah Ahmadiyah dilarang beribadah di masjidnya saat Lebaran tiba atau tidak. “Saya tidak mau menjawab soal itu, cukup berbahaya. Yang jelas aktivitas Ahmadiyah dilarang,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Johny Wainal Usman, membenarkan Yasin. Menurut dia selama Lebaran tidak boleh ada aktivitas. “Tidak boleh ada aktivitas lagi,” kata Johny.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Sulawesi Selatan Muh. Mahtiar Ahmad dihubungi sangat menyayangkan sikap Pemprov Sulawesi Selatan yang akan melarang kegiatan Ahmadiyah saat Idul Fitri. Semestinya, kata dia, pemerintah harus melindungi Ahmadiyah karena organisasi ini tidak pernah berbuat onar dan anarkis atau mengganggu kedaulatan NKRI. “Insya Allah kami tetap ibadah di sana. Saya berharap polisi mencabut police line di tempat kami walau dilarang,” ujarnya.
Hal itu terungkap saat Gubernur Syahrul Yasin Limpo menggelar rapat tertutup di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman-Makassar, Jumat 26 Agustus 2001. Rapat tertutup tersebut dihadiri sejumlah unsur muspida, yakni TNI AL, TNI AD, polisi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Gubernur Syahrul Yasin Limpo seusai pertemuan tersebut mengungkapkan ada beberapa hal yang dibahas jelang Idul Fitri. Di antaranya hasil laporan muspida terkait suasana keamanan di Sulawesi Selatan, mengontrol sembilan bahan pokok, pengamanan dan kelancaran arus mudik, pengamanan tertutup terutama tempat-tempat ibadah, dan keamanan kabtibmas.
Hasil laporan ini menyebutkan suasana Sulawesi Selatan masih kondusif. Namun Syahrul menyatakan yang paling utama adalah pengamanan tempat-tempat ibadah sepeti tempat ibadah Ahmadiyah yang berada di Jalan Anuang-Makassar.
Yasin khawatir, jika Ahmadiyah ngotot tetap beraktivitas saat Lebaran, suasana kondusif ini akan berubah. “Kami tidak ingin ada eskalasi seperti daerah lain. Makanya tempat ibadahnya akan kami jaga,” ucapnya.
Walau begitu, Syahrul enggan berkomentar apakah Ahmadiyah dilarang beribadah di masjidnya saat Lebaran tiba atau tidak. “Saya tidak mau menjawab soal itu, cukup berbahaya. Yang jelas aktivitas Ahmadiyah dilarang,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Johny Wainal Usman, membenarkan Yasin. Menurut dia selama Lebaran tidak boleh ada aktivitas. “Tidak boleh ada aktivitas lagi,” kata Johny.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Sulawesi Selatan Muh. Mahtiar Ahmad dihubungi sangat menyayangkan sikap Pemprov Sulawesi Selatan yang akan melarang kegiatan Ahmadiyah saat Idul Fitri. Semestinya, kata dia, pemerintah harus melindungi Ahmadiyah karena organisasi ini tidak pernah berbuat onar dan anarkis atau mengganggu kedaulatan NKRI. “Insya Allah kami tetap ibadah di sana. Saya berharap polisi mencabut police line di tempat kami walau dilarang,” ujarnya.
Sumber : http://www.tempointeraktif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar