Sabtu, 27 Agustus 2011
MAKASSAR--MICOM: Pendapatan
Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2011 menembus Rp3,09 triliun setelah
mengalami penambahan pada perubahan anggaran sebesar Rp194 miliar dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pokok yang hanya Rp2,9 triliun.
Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2011 dilakukan bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan empat pimpinan DPRD Sulsel di Makassar, Jumat (26/8).
APBD tersebut paling besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,93 triliun diikuti dana perimbangan Rp1,09 trilun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp44 miliar. Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberi Kontribusi paling besar tehadap PAD Sulsel yakni Rp1,72 triliun, retribusi daerah Rp111 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp62 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp61 miliar.
Khusus untuk APBD perubahan 2011, bersumber dari pajak daerah Rp178 miliar, retribusi daerah Rp117 juta, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp934 juta, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,2 miliar. Sementara, untuk sektor belanja daerah dalam KUA/PPAS APBD 2011 setelah perubahan ditetapkan Rp3,33 triliun atau bertambah dari APBD pokok yang hanya Rp3 triliun.
Alokasi belanja daerah meliputi belanja tidak langsung Rp1,98 triliun (bertambah Rp144 miliar) meliputi, belanja pegawai Rp624 miliar, belanja bunga Rp150 juta, belanja hibah Rp102 miliar (bertambah Rp14 miliar).
Selain itu, belanja bantuan sosial Rp33 miliar (bertambah Rp13 miliar), belanja bagi hasil ke provinsi dan kabupaten/kota Rp707 miliar (bertambah Rp73 miliar), belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp490 miliar (bertambah Rp30 miliar), serta belanja tidak terduga Rp27 miliar (bertambah Rp12 miliar).
Sedangkan, untuk belanja langsung atau belanja pembangunan sebesar Rp1,38 triliun atau mengalami penambahan dari Rp1,15 triliun di APBD pokok. Belanja langsung pada APBD pokok meliputi, belanja pegawai Rp140 miliar, belanja barang dan jasa Rp596 miliar, dan belanja modal Rp421 miliar.
Syahrul Yasin Limpo dan semua Fraksi di DPRD mengapresiasi tingginya APBD Sulsel 2011, khususnya dari sektor PAD yang mampu menyumbangkan belanja daerah lebih dari 50 persen.
Gubernur mengatakan, meski masih jauh di bawah beberapa provinsi di Indonesia, khususnya di Jawa, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, namun alokasi APBD Sulsel dianggap jauh lebih efektif dibanding daerah tersebut. Terbukti pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini tertinggi di Indonesia yakni di atas sembilan persen. (Ant/OL-04)
Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2011 dilakukan bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan empat pimpinan DPRD Sulsel di Makassar, Jumat (26/8).
APBD tersebut paling besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,93 triliun diikuti dana perimbangan Rp1,09 trilun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp44 miliar. Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberi Kontribusi paling besar tehadap PAD Sulsel yakni Rp1,72 triliun, retribusi daerah Rp111 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp62 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp61 miliar.
Khusus untuk APBD perubahan 2011, bersumber dari pajak daerah Rp178 miliar, retribusi daerah Rp117 juta, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp934 juta, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,2 miliar. Sementara, untuk sektor belanja daerah dalam KUA/PPAS APBD 2011 setelah perubahan ditetapkan Rp3,33 triliun atau bertambah dari APBD pokok yang hanya Rp3 triliun.
Alokasi belanja daerah meliputi belanja tidak langsung Rp1,98 triliun (bertambah Rp144 miliar) meliputi, belanja pegawai Rp624 miliar, belanja bunga Rp150 juta, belanja hibah Rp102 miliar (bertambah Rp14 miliar).
Selain itu, belanja bantuan sosial Rp33 miliar (bertambah Rp13 miliar), belanja bagi hasil ke provinsi dan kabupaten/kota Rp707 miliar (bertambah Rp73 miliar), belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp490 miliar (bertambah Rp30 miliar), serta belanja tidak terduga Rp27 miliar (bertambah Rp12 miliar).
Sedangkan, untuk belanja langsung atau belanja pembangunan sebesar Rp1,38 triliun atau mengalami penambahan dari Rp1,15 triliun di APBD pokok. Belanja langsung pada APBD pokok meliputi, belanja pegawai Rp140 miliar, belanja barang dan jasa Rp596 miliar, dan belanja modal Rp421 miliar.
Syahrul Yasin Limpo dan semua Fraksi di DPRD mengapresiasi tingginya APBD Sulsel 2011, khususnya dari sektor PAD yang mampu menyumbangkan belanja daerah lebih dari 50 persen.
Gubernur mengatakan, meski masih jauh di bawah beberapa provinsi di Indonesia, khususnya di Jawa, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, namun alokasi APBD Sulsel dianggap jauh lebih efektif dibanding daerah tersebut. Terbukti pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini tertinggi di Indonesia yakni di atas sembilan persen. (Ant/OL-04)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar