Minggu, 04 September 2011 | 00:25:18 WITA
Kadis Sosial Sulsel Berkantor di Parepare
Humas Pemprov Sulsel
MAKASSAR, FAJAR --
Kabar telantarnya manusia lanjut usia (lansia) penghuni panti jompo,
menelan korban. Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Panti Jompo
Tresna Werdha Mappakasunggu Parepare, Muhammad Sidik, dicopot.
Pencopotan tersebut dilakukan Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra. Muhammad Sidik dianggap gagal menjalankan tugas hingga muncul kasus di panti tersebut.
“Iya saya diperintahkan ke Parepare mengambil alih sementara Panti Jompo. Memang perlu ada penyegaran agar ada pembenahan. Oleh gubernur saya diminta berkantor di Parepare selama sepekan,” kata Suwandi saat dikonfirmasi, Sabtu 3 September.
Pencopotan dilakukan Kadis Sosial karena diakui, kondisi panti yang berada di bawah naungan Pemprov Sulsel tersebut perlu dibenahi. Utamanya menata manajemen kepengelolaan. Ada 26 orang staf yang mengurusi panti ini dan itulah yang akan ditata dengan baik.
“Sebenarnya tak ada yang ditelantarkan. Kondisi gedung juga masih bagus. Kapasitas memuat 100 orang sementara hanya ada 70 penghuni. Cuma memang pengelola perlu disegarkan kembali,” ungkap Suwandi, sembari menambahkan, Panti Jompo Tresna Werdha ini dipimpin seorang kepala UPTD berpangkat eselon III.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang juga sempat melakukan kunjungan ke lokasi, Sabtu siang, kemarin. Agus menyatakan memang perlu ada pembenahan di panti tersebut karena kondisinya sejak pertama kali dibangun tahun 1981 belum pernah ada pemeliharaan.
Panti tersebut merupakan aset pemerintah pusat, namun sejak era otonomi mulai tahun 2001 diserahkan ke Pemprov Sulsel.
“Diperlukan tenaga teknis lebih banyak. Setelah saya ke lapangan, memang tak ada tenaga teknis. Yang bersih-bersih adalah staf yang juga adalah pegawai negeri, padahal panti juga idealnya membutuhkan tenaga medis karena orang yang masuk di dalamnya adalah orang tua yang membutuhkan perawatan,” jelas Agus.
Wagub juga meminta kepada DPRD Sulsel agar menambah anggaran untuk operasional Panti Jompo di Parepare. Menurutnya, sejak tiga tahun terakhir tak pernah bertambah sementara penghuninya bertambah.
Di panti itu, kata dia, ada ruang isolasi yang diperuntukkan bagi manula yang memang sulit ditangani. “Memang ada ruang isolasi. Dia kencing di situ dan buang air besar. Seharusnya orang tua itu tak ada di situ. Seharusnya dia ada di rumah sakit. Tapi karena kekurangan anggaran, tak bisa dirujuk,” jelas wagub saat dihubungi masih dalam perjalan ke Makassar.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditemui pada acara Syawalan PW Muhammadiyah Sulsel di Tamalanrea mengungkapkan, untuk bisa membenahi Panti Jompo itu kepala UPTD-nya harus ditarik dari sana dan manajemennya diperbaiki.
"Apapun itu sebuah kesalahan. Pembenahannya ditangani langsung oleh kepala dinas sosial sampai selesai," ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat 10 wisma perawatan di dalam panti tersebut. Sembilan di antaranya berjalan baik, kecuali satu unit yang bersoal, yaitu terapi khusus penanganan masalah kesehatan fisik dan kejiwaan yang memiliki tiga ruangan isolasi.
Sumber daya manusia, untuk menangani pasien dalam unit terapi khusus tersebut, katanya, menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan.
Menurut dia, jika dilihat dari sisi anggaran pengelolaan sebesar Rp600 juta per tahun, sudah cukup. "Itu sebuah kesalahan, segalanya dibenahi bukan berarti ada hal yang harus dihapuskan. Merawat orang berusia lanjut itu lebih rewel dari mengasuh anak kecil tapi harus mau dan bisa. Cuma tiga orang di sana yang bersoal dan itu dalam satu unit," katanya.
Panti Jompo Tresna Werdha Mappakasunggu yang dihuni oleh 75 manula ini diketahui kondisinya sangat memprihatinkan setelah diberitakan oleh media.
Para manula di panti tersebut tinggal di dalam kamar-kamar yang tak layak huni dan tidak memperoleh perawatan yang cukup baik.
Tak hanya itu, sejumlah pemkab urung mengirim warganya ke panti tersebut sebelum adanya pembenahan. Salah satunya Pemkab Wajo yang menunda mengirim dua lansia ke panti tersebut. Alasannya, takut jika warga yang dikirim akan ditelantarkan. (aci)
Pencopotan tersebut dilakukan Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra. Muhammad Sidik dianggap gagal menjalankan tugas hingga muncul kasus di panti tersebut.
“Iya saya diperintahkan ke Parepare mengambil alih sementara Panti Jompo. Memang perlu ada penyegaran agar ada pembenahan. Oleh gubernur saya diminta berkantor di Parepare selama sepekan,” kata Suwandi saat dikonfirmasi, Sabtu 3 September.
Pencopotan dilakukan Kadis Sosial karena diakui, kondisi panti yang berada di bawah naungan Pemprov Sulsel tersebut perlu dibenahi. Utamanya menata manajemen kepengelolaan. Ada 26 orang staf yang mengurusi panti ini dan itulah yang akan ditata dengan baik.
“Sebenarnya tak ada yang ditelantarkan. Kondisi gedung juga masih bagus. Kapasitas memuat 100 orang sementara hanya ada 70 penghuni. Cuma memang pengelola perlu disegarkan kembali,” ungkap Suwandi, sembari menambahkan, Panti Jompo Tresna Werdha ini dipimpin seorang kepala UPTD berpangkat eselon III.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang juga sempat melakukan kunjungan ke lokasi, Sabtu siang, kemarin. Agus menyatakan memang perlu ada pembenahan di panti tersebut karena kondisinya sejak pertama kali dibangun tahun 1981 belum pernah ada pemeliharaan.
Panti tersebut merupakan aset pemerintah pusat, namun sejak era otonomi mulai tahun 2001 diserahkan ke Pemprov Sulsel.
“Diperlukan tenaga teknis lebih banyak. Setelah saya ke lapangan, memang tak ada tenaga teknis. Yang bersih-bersih adalah staf yang juga adalah pegawai negeri, padahal panti juga idealnya membutuhkan tenaga medis karena orang yang masuk di dalamnya adalah orang tua yang membutuhkan perawatan,” jelas Agus.
Wagub juga meminta kepada DPRD Sulsel agar menambah anggaran untuk operasional Panti Jompo di Parepare. Menurutnya, sejak tiga tahun terakhir tak pernah bertambah sementara penghuninya bertambah.
Di panti itu, kata dia, ada ruang isolasi yang diperuntukkan bagi manula yang memang sulit ditangani. “Memang ada ruang isolasi. Dia kencing di situ dan buang air besar. Seharusnya orang tua itu tak ada di situ. Seharusnya dia ada di rumah sakit. Tapi karena kekurangan anggaran, tak bisa dirujuk,” jelas wagub saat dihubungi masih dalam perjalan ke Makassar.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang ditemui pada acara Syawalan PW Muhammadiyah Sulsel di Tamalanrea mengungkapkan, untuk bisa membenahi Panti Jompo itu kepala UPTD-nya harus ditarik dari sana dan manajemennya diperbaiki.
"Apapun itu sebuah kesalahan. Pembenahannya ditangani langsung oleh kepala dinas sosial sampai selesai," ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat 10 wisma perawatan di dalam panti tersebut. Sembilan di antaranya berjalan baik, kecuali satu unit yang bersoal, yaitu terapi khusus penanganan masalah kesehatan fisik dan kejiwaan yang memiliki tiga ruangan isolasi.
Sumber daya manusia, untuk menangani pasien dalam unit terapi khusus tersebut, katanya, menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan.
Menurut dia, jika dilihat dari sisi anggaran pengelolaan sebesar Rp600 juta per tahun, sudah cukup. "Itu sebuah kesalahan, segalanya dibenahi bukan berarti ada hal yang harus dihapuskan. Merawat orang berusia lanjut itu lebih rewel dari mengasuh anak kecil tapi harus mau dan bisa. Cuma tiga orang di sana yang bersoal dan itu dalam satu unit," katanya.
Panti Jompo Tresna Werdha Mappakasunggu yang dihuni oleh 75 manula ini diketahui kondisinya sangat memprihatinkan setelah diberitakan oleh media.
Para manula di panti tersebut tinggal di dalam kamar-kamar yang tak layak huni dan tidak memperoleh perawatan yang cukup baik.
Tak hanya itu, sejumlah pemkab urung mengirim warganya ke panti tersebut sebelum adanya pembenahan. Salah satunya Pemkab Wajo yang menunda mengirim dua lansia ke panti tersebut. Alasannya, takut jika warga yang dikirim akan ditelantarkan. (aci)
Sumber : http://www.fajar.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar