Makassar (ANTARA News) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin
Nu'mang mempertanyakan penimbunan yang dilakukan di sekitar kawasan
pembangunan Center Point of Indonesia (CPI).
"Jangan lagi ada pembangunan setelah jalanan di pinggir pantai, supaya bisa dinikmati oleh masyarakat umum," katanya saat mengajak wartawan melakukan peninjauan di kawasan rencana pembangunan CPI dengan membawa kendaraan sendiri di Makassar, Selasa.
Menurut dia, proyek CPI tetap berjalan, namun dengan kondisi ini, Pemprov Sulsel membutuhkan dukungan dan koordinasi dari Pemerintah Kota Makassar.
"Kita perlu tegas dalam penataannya karena pemerintah membangun untuk masyarakat umum, perlu dikoordinasikan bagaimana mau memperpanjang pantai kalau tiba-tiba ada bangunan," jelasnya.
Kelanjutan pembangunan CPI, juga menunggu penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) Makassar.
Ia mengatakan, anggaran pembangunan CPI juga dialokasikan dalam APBN tahun ini. "Sejak 2009, pembangunan kawasan telah menyerap anggaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel sebesar Rp26 miliar," jelasnya.
Ia berharap, seluruh pihak berpikir panjang terhadap rencana pengaturan kota termasuk perencanaan lingkungannya. "Kita kadang juga terhambat karena persoalan tanah, anggaran sudah ada, pembebasannya lagi," ujarnya.
Pelaksana teknis Distarkim Sulsel Jumras, mengatakan, penimbunan di sekitar kawasan CPI dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah.
"Langsung saja menimbun, mempatok pada hari libur kerja. Hal tersebut dilakukan, begitu lihat ada pembangunan," katanya.
Menurutnya, sejak 2009, lokasi penimbunan sudah berkembang mengarah menjadi tiga titik, salah satunya penimbunan yang dilakukan di luar batas pagar Trans Studio. Dalam satu kali timbun, katanya, rata-rata mencapai satu hektare.(T.KR-RY/M019)
"Jangan lagi ada pembangunan setelah jalanan di pinggir pantai, supaya bisa dinikmati oleh masyarakat umum," katanya saat mengajak wartawan melakukan peninjauan di kawasan rencana pembangunan CPI dengan membawa kendaraan sendiri di Makassar, Selasa.
Menurut dia, proyek CPI tetap berjalan, namun dengan kondisi ini, Pemprov Sulsel membutuhkan dukungan dan koordinasi dari Pemerintah Kota Makassar.
"Kita perlu tegas dalam penataannya karena pemerintah membangun untuk masyarakat umum, perlu dikoordinasikan bagaimana mau memperpanjang pantai kalau tiba-tiba ada bangunan," jelasnya.
Kelanjutan pembangunan CPI, juga menunggu penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) Makassar.
Ia mengatakan, anggaran pembangunan CPI juga dialokasikan dalam APBN tahun ini. "Sejak 2009, pembangunan kawasan telah menyerap anggaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel sebesar Rp26 miliar," jelasnya.
Ia berharap, seluruh pihak berpikir panjang terhadap rencana pengaturan kota termasuk perencanaan lingkungannya. "Kita kadang juga terhambat karena persoalan tanah, anggaran sudah ada, pembebasannya lagi," ujarnya.
Pelaksana teknis Distarkim Sulsel Jumras, mengatakan, penimbunan di sekitar kawasan CPI dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah.
"Langsung saja menimbun, mempatok pada hari libur kerja. Hal tersebut dilakukan, begitu lihat ada pembangunan," katanya.
Menurutnya, sejak 2009, lokasi penimbunan sudah berkembang mengarah menjadi tiga titik, salah satunya penimbunan yang dilakukan di luar batas pagar Trans Studio. Dalam satu kali timbun, katanya, rata-rata mencapai satu hektare.(T.KR-RY/M019)
Sumber : http://antara-sulawesiselatan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar