2011, Gubernur Optimis Terbaik Nasional

Sumber foto:matanews.com

MAKASSAR -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo optimis 2011 nanti Sulsel bisa meraih penghargaan lebih tinggi dari sekadar penghargaan "Parasamya Karya Bhakti Praja Nurgraha" yang diberikan di Istana Bogor, Senin lalu. Penghargaan itu bisa lebih tinggi jika 24 kabupaten di Sulsel terus meningkatkan layanan publik dan berbagai penilaian lain. "Kita kalah dari Sulawesi Utara karena laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kita juga berharap ke depan bisa WTP," kata Syahrul. Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, Sulsel tinggal membenahi laporan keuangan. Tahun 2009, dana bantuan sosial (bansos) bermasalah sehingga memengaruhi penilaian. "Ini baru pemanasan tapi sudah bisa juara dua. Kalau laporan keuangan sudah dibenahi, maka saya yakin tahun depan sudah bisa mendapat pataka atau juara satu nasional," ungkapnya. Ada dua kabupaten di Sulsel berhasil masuk 10 besar yakni Enrekang dan Luwu Timur. Enrekang di urutan ke enam, sementara Luwu Timur di urutan delapan. Gubernur juga menyinggung keberhasilan Sulsel meraih peringkat dua nasional tak lepas dari peran para bupati. "Saya ini cuma memimpin yang kerja di bawah itu para bupati dan semua pihak, termasuk pers. Ada 176 kriteria penilian dan penilaian itu berlangsung selama dua tahun terakhir. Kalau pemerintah tidak terbuka dengan kehidupan pers, maka tentu saja mendapat nilai buruk," ungkapnya, sembari menambahkan tahun depan Sulsel optimis bisa menggeser Sulut. Kepala Biro Pemerintahan Daerah Halfin Gau membeberkan, sejauh tim penilai dari pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri belum mengirimkan skoring penilaian dari 176 poin yang masuk kriteria. Secara umum, penilaian itu meliputi antara lain komunikasi dengan DPRD, komunikasi dengan intansi lembaga vertikal dan instansi layanan publik lainnya. Hal lain menyangkut pelayanan kesehatan, pendidikan dan perizinan usaha juga mendapat penilaian. Halfin mengaku belum mengetahui persis skoring item apa saja Sulsel meraih angka tertinggi, begitupula dengan skoring terendah sehingga kalah dari Sulut. "Kita belum dikirimi rapor skoring. Kalau sudah ada itu itemnya kita tahu dan ke depan bisa diperbaiki," jelasnya. Sebenarnya kata Halfin untuk urusan wajib ada 26 poin di antaranya urusan pemerintah umum, terdiri dari penanganan bencana, kerja sama antara daerah atau kabupaten/kota. Sementara itu Pemkot Makassar belum dapat melakukan evaluasi terhadap penilaian Kementerian Dalam Negeri yang menempatkan Makassar di peringkat 23 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasannya, indikator penilaiannya belum jelas. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengaku belum menerima daftar atau indikator penilaian dari Kementerian Dalam Negeri sehingga letak kekurangannya juga belum diketahui. Bila indikatornya telah diperoleh, kata dia, pemkot bisa melakukan evaluasi dan perbaikan kekurangan. Sejauh ini, dia mengaku program pelayanan publik yang menjadi penilaian penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan cukup baik di Makassar. Begitu pula dengan laporan penyusunan keuangan daerah yang menunjukkan hasil cukup baik. "Tidak banyak daerah yang mendapat stimulus anggaran dari Kementerian Keuangan karena laporan keuangannya baik," kata Ilham. 

Sumber:www.fajar.co.id/Kamis, 28 April 2011