MAKASSAR -- Pada 2012 mendatang, belanja negara diperkirakan mencapai Rp30 triliun mengalir ke Sulawesi Selatan. Itu berarti ada kenaikan kurang lebih Rp7 triliun dibandingkan tahun 2011 yang hanya berkisar Rp23 triliun.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur, yang baru saja mengikuti Musawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Jakarta, Jumat, 29 April.
Menurut dia, Sulsel masuk dalam koridor ekonomi Indonesia IV. Provinsi ini dianggap sebagai penyangga pangan nasional dan koridor pembangunan industri pertanian. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian penuh dalam upaya melakukan penguatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri.
"Kami belum tahu angka pastinya berapa, tapi jika melihat secara indikatif anggaran yang ada selama ini ada peningkatan, misalnya dana kebutuhan dasar infrastruktur jalan Sulsel mendapat Rp1,9 triliun. Belum lagi pos-pos lain seperti UKM, lingkungan hidup dan Kredit Usaha Rakyat," kata Tan Malaka.
Untuk Koperasi dan UKM, beber Tan Malaka, Sulsel mendapat kenaikan dari Rp3 miliar menjadi Rp11 miliar, lingkungan hidup dari Rp500 juta menjadi Rp8 miliar, PNPM Mandiri perdesaan diperkirakan mencapai Rp400 miliar, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait penyediaan dana perbankan juga meningkat.
"Pemerintah Sulsel juga berupaya agar mendapatkan porsi pendanaan terkait program pemberdayaan Koperasi dan UKM, alokasian PNPM Mandiri yang khusus terkait dengan program upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah timur," ungkapnya.
Sesuai hasil Musrenbang tingkat Provinsi, Gubernur Sulsel berjanji akan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen pada 2012 dan pengangguran di bawah 8 persen. Untuk itu, pemprov akan mengintensifkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan mendata seluruh program dan proyek yang diarahkan menurunkan kemiskinan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana memberikan kekuatan ekonomi berbasis masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui program KUR.
"Di luar Jawa, Sulsel merupakan provinsi yang terbesar memanfatkan dana KUR. Nilainya sudah mencapai Rp1,2 triliun. Terbanyak diserap oleh usaha ekonomi masyarakat yang berbasis kecil menengah ke bawah," tandasnya.
Bertambahnya aliran dana yang masuk ke Sulsel, khususnya untuk sektor koperasi dan UKM, mendapat apresiasi positif dari pengusaha. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Makassar, Troy Martino, yang dihubungi malam tadi mengatakan, memang selalu ada peningkatan kuantitas dana yang masuk setiap tahun. Hanya saja, lanjut dia, implikasinya selalu tidak jelas, juga aksesnya.
Troy mengharapkan, penyaluran dana yang masuk tersebut bisa transparan, sehingga betul-betul bisa diakses kalangan pengusaha kecil. Jangan sampai, kata dia, seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang implikasi dan aksesnya sering tidak jelas. "Dengan transparansi penyalurannya, kami berharap dana tersebut betul-betul berguna untuk pemberdayaan pengusaha kecil, bukan hanya dikuasai kartel-kartel tertentu," harapnya.
Sumber:www.fajar.co.id/Sabtu, 30 April 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar