MAKASSAR -- Program surplus beras 2 juta ton berhasil terlampaui. Karena itu, Pemprov Sulsel meminta agar pusat bisa membuka kran untuk mengekspor beras.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, saat menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Jawa Timur, di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat 6 Mei, mengungkapkan, Sulsel merasakan ketidakadilan dalam hal tataniaga dan perdagangan.
Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah larangan mengekspor beras. Padahal, Sulsel surplus beras hingga 2 juta ton. Kebijakan itu, juga tak disertai dengan pemberian hak yang jelas sehingga petani harus merugi.
"Dari hasil surplus beras tersebut, Sulsel sebenarnya mampu memberi makan 19 provinsi di Indonesia. Malaysia menawar beras kami dengan harga sepuluh ribu per liter. Kalau kami diizinkan ekspor, maka petani di Sulsel akan sejahtera," kata Muallim.
Dia pun lalu mengambil analogi Papua Barat dan Nagroe Aceh Darussalam, pernah memberontak. Hingga akhirnya, pemerintah pusat mengalah dan bersedia memberikan hak otonomi khusus. Hal sama sebenarnya bisa dilakukan Sulsel, tapi kalau masih bisa dibicarakan baik-baik tetap bisa dilaksanakan.
Keluhan juga disampaikan Sekprov terkait distribusi hasil bumi Sulsel. Menutut dia kebijakan tata niaga, dimana arus barang harus terlebih dahulu dibawa ke pelabuhan Surabaya merugikan para pedagang Sulsel.
"Kalau kita mau kirim barang, harus dibawa dulu ke Pelindo III Surabaya. Kebijakan seperti ini sangat tidak menguntungkan. Apa susahnya pemerintah pusat menambah kapasitas pelabuhan Soekarno Hatta," ujarnya.
Muallim menegaskan, Pemprov Sulsel akan menetapkan sendiri beberapa langkah atau kebijakan untuk meningkatkan perekonomian di Sulsel. Meskipun, terkadang harus berlawanan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satunya Sulsel kini sedang mempersiapkan gudang alternatif untuk tanamana pangan. Memang langkah tersebut berlawanan dengan pemerintah pusat. Tapi, ini salah satu kebijakan yang mendesak demi melindungi petani Sulsel.
Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, dimintai komentar mengakui, pembentukan gudang alternatif untuk mengganti peran Perum Bulog di daerah akan bertentangan dengan pemerintah pusat. Namun, menurutnya pembentukan gudang alternatif daerah merupakan langkah tepat untuk menyiapkan kebutuhan akan beras dan melindungi para petani.
"Kadang memang kita harus melawan. Tetapi, harus tetap berpikir positif. Saat Bulog besar dan tidak mampu bekerja maksimal, Bulog Daerah yang akan menyokong," ungkapnya.
Rencananya, gudang alternatif akan mulai dioperasikan akhir tahun ini. Anggarannya, diambil dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Sulsel, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, serta sumber anggaran lainnya. "Kita akan selesaikan secepatnya. Tak perlu rumit memikirkan anggaran. Anggaran untuk itu bisa diambil dari berbagai pihak," ungkapnya.
Sumber :www.fajar.co.id/Sabtu, 07 Mei 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar