Pemprov Bentuk Tim Evaluasi

Thursday, 04 August 2011

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulsel merespons positif sorotan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh soal dugaan terjadinya pungutan liar pada proses penerimaan siswa baru di tingkat SD hingga SMA/ SMK. Pemprov akan membentuk tim evaluasi dengan melibatkan unsur pemerintah kabupaten/ kota di Sulsel untuk menyelidiki adanya oknum yang memanfaatkan momen penerimaan siswa baru tahun ini. “Kita akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim. Ini juga sesuai dengan saran dari Mendiknas dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo agar pungutan seperti ini tidak terjadi lagi di tahuntahun mendatang,”kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel Abdullah Jabbar kepada SINDOdi Makassar kemarin. Jabbar mengatakan,Kemendiknas dan Kementerian Agama (Kemenag) juga telah mengeluarkan peraturan bersama terkait penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak- Kanak dan Sekolah Dasar.Peraturan tersebut melarang pungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik. “Dengan masih adanya pungutan di luar kewajaran, seperti yang disampaikan Mendiknas kepada Gubernur,berarti sekolah-sekolah tidak mengikuti anjuran dari pemerintah pusat untuk menghentikan melakukan pungutan,”katanya. Pihak sekolah juga belum mengindahkan adanya poin dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang pemberian prioritas terhadap calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dibebaskan dari pembayaran. “Semuanya dipukul rata. Padahal seharusnya siswa kurang mampu dibebaskan,”katanya. Selain melakukan evaluasi di Kota Makassar, tim ini juga akan turun ke sekolah-sekolah yang terdapat di 23 kabupaten/ kota di Sulsel.Namun, Jabbar tidak menjelaskan sanksi yang akan diberikan kepada sekolah yang terbukti melakukan pungutan tidak wajar. Menurut dia, sanksi bisa dilakukan oleh Kemendiknas bersama bupati, wali kota,atau dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Jabbar menambahkan, selain di SMA 17 dan SD Monginsidi, tim ini juga akan turun ke SMP 6,SMA 16,SMA 2,serta Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan sekolah favorit lainnya. “Kita akan meninjau sejauh mana hasil penerimaan siswa baru di lapangan, termasuk semua keluhan masyarakat,”katanya. Terkait rencana itu,Sekretaris Disdik Makassar Muhyidin siap memberikan data-data soal dugaan pungli pada sekolah yang dicurigai. Sebagai bukti keseriusannya, Kepala Dinas Disdik Makassar Mahmud BM, sudah memerintah kepala sekolahSMAN17untukmemberikan data-datanya. wahyudi/umran la umbu   Sumber : http://www.seputar-indonesia.com