Pemprov Sulsel Minta Pemotongan Maksimal 10%

Monday, 01 August 2011

MAKASSAR – Rencana Pemerintah Pusat melibatkan pemerintah daerah menanggung beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai akibat membengkaknya subsidi setiap tahunnya,ditanggapi beragam pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Yushar Huduri mengungkapkan, pemotongan dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) tersebut harus dilihat dulu berapa besarannya. Menurut dia, jika pemotongan tersebut sudah di atas 10%,tentu akan memengaruhi penyelesaian sejumlah proyek pembangunan di Sulsel yang dibiayai oleh APBN. Olehnya itu, dia meminta agar pemotongan anggaran untuk menutupi subsidi BBM itu maksimal 10%. “Kita lihat dulu berapa besarnya yang akan dipotong. Kalau hanya 10% saja,saya pikir itu tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Sulsel,”katanya kemarin. Meski demikian,Yushar belum mau berspekulasi mengenai rencana yang masih dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut.Menurutnya, hingga saat ini Pemprov Sulsel belum mendapatkan informasi dari kementerian terkait. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur justru menolak rencana Pemerintah Pusat tersebut. Dia mengkhawatirkan itu akan mengganggu program pembangunan Pemprov Sulsel. Selain itu,dia memastikan pertumbuhan ekonomi Sulsel juga akan turun akibat anggaran pembangunan yang berkurang. “Kamisudah menetapkan target-target pembangunan di daerah ini. Kalau pemotongan anggaran ke daerah ini jadi dilakukan, maka target yang sudah kita tetapkan tidak akan ada yang jalan,”ujarnya kemarin. Apalagi, DAK dan DBH dari Pemerintah Pusat tersebut telah disebar masuk ke anggaran APBD untuk membiayai program pembangunan. Sehingga, pemprov berharap pemotongan tersebut tidak tejadi.“Harus ada cara lain yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kalau ini dilakukan, maka akan sangat berbahaya bagi pembangunan di daerah ini,”jelas Tan Malaka. Diketahui, APBN yang masuk ke Sulsel tahun ini 2011 mengalami peningkatan 9,39% dari tahun lalu yang hanya Rp21,17 triliun, menjadi Rp23,16 triliun.Untuk DIPA sekitar 52,03% atau Rp12,05 triliun, sisanya dana alokasi umum (DAU) sebesar 42,49% atau Rp9,84 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 5,48% atau Rp1,27 triliun. wahyudi   Sumber : http://www.seputar-indonesia.com