Jumat, 04 Februari 2011 - 20:08:59 WIB
Malaysia, Singapura, India, China dan Swiss, bukan hanya satu atau dua kali saja datang menjajaki berbagai peluang investasi terutama di bidang pertanian dan industri ke daerah ini, baik atas nama pemerintah maupun atas nama perusahaan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel mencatat perusahaan bernama Radhee Group asal Gujarat, India, yang bergerak di sektor perkebunan, tambang, dan peternakan, melirik potensi rempah-rempah yang ada di Sulsel untuk kemungkinan ekspor ke negaranya dalam jumlah besar.
Setelah beberapa bulan penjajakan, perusahaan ini kemudian menanamkan investasinya sebesar satu juta dolar Amerika dengan mengambil alih industri pengolahan bijih besi di Kabupaten Bonedan sebesar Rp500 miliar pada industri semen dengan memasok batu kapur di Kabupaten Maros.
Rombongan pengusaha India lainnya juga menyatakan minatnya pada potensi batu bara di Sulsel yang dinilai belum tergarap secara maksimal, karena memiliki kandungan sulfur tinggi dan nilai kalorinya rendah.
Duta Besar Indonesia untuk India Andi Muhammad Ghalib yang mendampingi rombongan pengusaha asal India, mengatakan, para pengusaha tersebut tertarik untuk mengolahnya dengan teknologi yang mereka miliki.
Malaysia melalui perusahaan Felda Palm Industries pada Juni 2010 pernah menyatakan akan mulai membeli rumput laut Sulsel. Kerja sama dilakukan karena Sulsel diketahui sebagai produsen rumput laut terbanyak ketiga dunia dan terbanyak di Indonesia, sementara di Malaysia kekurangan dan hanya didukung oleh Sabah sebagai daerah produsen rumput laut di negeri jiran itu.
Malaysia membutuhkan sebanyak 12 ribu ton rumput laut per tahun untuk bahan makanan jadi dan nonmakanan. Data terakhir Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel menargetkan produksi pada 2010 sebanyak 845.480 ton dan sebanyak satu juta ton pada 2013.
Dari Afrika, pemerintah Nigeria berminat mengimpor beras Sulsel karena produksi beras negara tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya.
Turakin Bade Ambassador Embassy of Nigeria Ibrahim Mai Sule menyampaikan kepada Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, bahwa kebutuhan beras masyarakat Nigeria cukup besar. Selama ini kebutuhan beras di negara Nigeria ditutupi dengan cara mengimpor dari Thailand.
Wakil Gubernur mengatakan, Sulsel siap mengekspor beras ke Nigeria dan akan memfasilitasi pengurusan izin ekspor ke Kementerian Pertanian karena ekspor beras membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah pusat.
Tidak hanya beras, petani dan peneliti asal Nigeria, Ghana, Kamerun dan Pantai Gading melakukan kunjungan ke Sulsel karena tertarik dengan pengolahan kakao Sulsel yang sangat pesat. Mereka melakukan kunjungan ke lokasi perkebunan kakao di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel A. Muallim menjelaskan, produksi kakao dilakukan hampir di setiap kabupaten dan kota di Sulsel.
Kapasitas produksinya sebesar 140 ribu ton per tahun, dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sekitar 7,7 persen. Tingkat produksi ini diharapkan meningkat dua kali lipat hingga 300 ribu ton pada akhir 2010.
Tidak hanya menunggu, pada berbagai kesempatan, Sulsel juga melakukan penawaran secara langsung kepada investor-investor potensial seperti salah satu industri cokelat terbesar di Asia, Nestle, dengan menyatakan kesiapannya menerima industri tersebut jika ingin membangun pabriknya di Sulsel, menyusul kabar kepindahan pabrik industri coklat tersebut dari Singapura.
Keagresifan Sulsel juga ditunjukkan dengan berupaya melayani calon investor dengan baik. Salah satunya dengan mengupayakan izin ekspor daging sapi ke Malaysia dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Murtala Ali mengatakan, Sulsel memiliki kemampuan memasok daging ke Malaysia hingga 50 ribu ton per tahun, meski daerah ini masih memiliki terkendala pada kapasitas kemampuan pemotongan hewan.
Sulsel Pada Forum Ekonomi
Sulsel juga menunjukkan keagresifannya pada forum-forum ekonomi. Dalam rapat koordinasi bersama 18 atase perdagangan Indonesia di Makassar, 8-9 Maret 2010, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengharapkan berbagai komoditas yang dimiliki Sulsel tidak hanya menjadi lumbung nasional saja, tapi juga dapat menjangkau perdagangan internasional.
Atase perdagangan dan perwakilan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) diminta dapat mengoptimalkan fungsinya menjembatani perdagangan luar negeri.
"Sulsel siap menerima permintaan dari atase perdagangan dan memasok kebutuhan negara-negara yang membutuhkan komoditas yang kita miliki," kata gubernur.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Amar Kadir selama ini ekspor Sulsel hanya terfokus pada negara-negara di Benua Amerika dan Asia. Padahal, sumbangan nilai ekspor dari negara di Timur Tengah dan Afrika terhadap nilai ekspor nasional cukup besar.
Ia meyakini kerjasama ini akan menarik investor untuk mendirikan industri pengolahan komoditas sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Koordinasi yang pertama digelar di Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari presentasi peluang investasi Gubernur Sulsel di depan 40 dubes asing untuk Indonesia di Jakarta 14 Oktober 2009.
Keterbukaan Sulsel juga dinyatakan pada forum International Enterprise Singapore (IES) untuk memenuhi kebutuhan dasar Singapura. "Kita memiliki sumber daya alam yang banyak, namun masih membutuhkan investasi pengembangan infrastruktur memadai, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup," ujarnya saat menjamu International Enterprise Singapore (IES).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel menawarkan sinergitas antara sumber daya alam yang dimiliki Sulsel dengan investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki Singapura sambil menjanjikan rekomendasi dan jaminan terhadap setiap invetasi yang masuk.
Menurut dia, berbagai komoditas yang dimiliki Sulsel membutuhkan sentuhan pengusaha untuk membuat pasar komoditas semakin bernilai tambah.
Organisasi pengusaha di Singapura yang kegiatannya adalah memediasi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia ini menunjukkan ketertarikannya pada agribisnis, pengolahan makanan, terutama jalur transportasi pada proses masuk dan keluar barang dari dan keluar Sulsel.
Sulsel dan Singapura melalui IES menandatangani kerja sama ekspor sejumlah komoditas untuk diekspor langsung ke Singapura. Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengatakan dengan kerja sama ini, ekspor komoditas Sulsel ke Singapura tidak perlu lagi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Selain memerlukan biaya tinggi, jalur ekspor melalui Surabaya membuat kualitas komoditas ekspor menjadi buruk karena tersimpan lama di pelabuhan.
Pemerintah Singapura juga menawarkan kerja sama dengan industri pengolahan cokelat, kopi, dan perikanan dengan mengharapkan pasokan bahan baku secara rutin dari Sulsel. Kerja sama ini dilakukan karena pemerintahnya menilai, Sulsel merupakan penghasil komoditas agro terbesar di Indonesia.
Apa yang dilakukan Sulsel selama ini sedikit banyak cukup menjawab harapan yang diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar pada KTI Expo dan Forum Oktober 2010.
Ia meminta Sulsel mengubah visinya sebagai titik penting di wilayah ASEAN bahkan Asia Pasifik dan bukan lagi hanya menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.
Menurut dia, langkah strategi mengubah visi tersebut akan memberi kesempatan KTI secara keseluruhan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan Asia Pasifik.
Jakarta, katanya, sudah sulit memenuhi visi tersebut karena secara geografis lokasinya sebagai akhir dari tujuan. "Jika melihat peta Asia, lagi-lagi Ibu Kota Sulsel ada di tengah-tengah," ujarnya.
Pada berbagai kesempatan Sulsel harus dapat memanfaatkan berbagai forum untuk mempresentasikan posisi strategisnya dan bukan hanya mengharapkan pemerataan pembangunan dengan kawasan barat tapi juga mensubsidinya.
Ia juga meminta Sulsel mengarahkan investasi untuk memperoleh nilai tambah, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Ia menilai, pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia khususnya Sulsel membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan satu per satu persoalan pada industri dan komoditas.
"Kita jangan terpaku dengan "masterplan" yang ada kita harus mengandalkan daya dan kapasitas daerah yang kemudian didukung pusat tidak sebaliknya," ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah tidak selalu melihat regulasi sebagai hambatan, namun melihat kemungkinan dari sisi bisnisnya. "Sulsel punya kapasitas bisnis itu tapi memang harus didorong terus," katanya.
Setelah menjadi tuan rumah bagi kemajuan ekonomi dan investasi di kawasan timur Indonesia, Sulsel dipercaya menjadi tuan rumah dari pertemuan Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-East ASEAN Growth Area pada November 2010.
Isu krisis pangan dunia yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini dimanfaatkan Sulsel dengan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dunia.
Kesuksesan Sulsel di bidang agribisnis lagi-lagi menjadi alasan The First BIMP-EAGA Agricultural Minister Meeting tersebut yang diselenggarakan di Makassar selain karena Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, merupakan Chief Local Goverment Unit dari seluruh provinsi di BIMP-EAGA.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan nilai ekspor negara-negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS. Kondisi ini menunjukkan peran penting negara-negara forum sebagai pemain utama dunia dalam banyak komoditas ekspor dan dalam pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.
Dalam sepuluh tahun terakhir negara-negara tersebut telah menjadi produsen sebagian besar komoditas pangan dan agrikultur. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, para pemimpin negara dalam BIMP-EAGA mengadopsi konsep yang dikenal sebagai lumbung pangan atau "food basket" untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia.
Sektor agrikultur dan perikanan memiliki peranan siginifikan memberikan kontribusi pada pembangunan saat ini dan pada masa depan kerja sama antara negara BIMP-EAGA untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian target MDG`s.
Selain potensi komoditas, negara-negara forum juga memiliki potensi lokasi strategis dan akses untuk pasar ASEAN dan untuk wilayah utara Asia, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Indonesia sendiri, katanya, sudah sangat siap dengan konsep lumbung pangan yang dibahas dalam pertemuan BIMP-EAGA.
Layanan Investasi
Sebagai daerah yang pernah berperan sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Sulsel terus berbenah diri dengan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendukung perannya pada ekonomi dunia di masa kini.
Mulai 1 Desember 2010 sistem investasi di Sulsel tidak akan jauh berbeda dengan berbelanja di supermarket dengan beroperasinya layanan perizinan terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Perizinan yang dilayani mulai dari Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha hingga surat izin penanaman modal dari pusat. Calon investor yang akan menanamkan modalnya di Sulsel tidak lagi mengurus sendiri perizinannya mulai dari Makassar hingga ke Jakarta.
Pada tahap awal, PTSP melayani perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri dan secara bertahap akan mengambil alih pelayanan perizinan Penanaman Modal Asing bila telah mendapat kepercayaan pemerintah.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel menyiapkan anggaran Rp300 juta yang dialokasikan pada APBD perubahan 2010 Sulsel untuk jasa pihak ketiga layanan PTSP. Selain itu pihaknya juga berencana membangun menara BKPMD untuk memaksimalkan pelayanan investasi satu atap yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
Menara yang membutuhkan dana pembangunan sekitar Rp25 miliar tersebut akan dibangun di atas lahan dekat dengan Mal Panakukang. Lokasi tersebut dinilai cukup strategis karena berada di kawasan bisnis Makassar.
Gubernur pada berbagai kesempatan selalu mengajak seluruh pihak untuk selalu siap menerima dan melayani investor dengan baik. Ia mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk semakin membuka diri kepada investor.
"Pembangunan ekonomi kita membutuhkan dorongan investasi, dukungan regulasi dan infrastruktur pendukung yang memerlukan dana yang sangat besar," katanya pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia yang digelar di Tampak Siring, Bali, 19-21 April 2010.
Keterbukaan dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. "Kita tidak bisa terus menunggu dari APBN yang paling penting adalah jaminan pemerintah," ujarnya yang terlibat sebagai salah satu tim perumus ekonomi dalam rapat tersebut.
Meski secara keseluruhan belum terealisasi dalam bentuk investasi nyata, namun upaya-upaya penjajakan dan minat para investor asing tersebut dapat menjadi ukuran bahwa Sulsel memang memiliki kemilau dengan segala sumber daya alam dan potensi yang dimilikinya.
Sulsel selalu menunjukkan keoptimitisannya meski masih terkendala dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam bekerja sama dengan investor selain beberapa regulasi pemerintah pusat yang masih membutuhkan penyesuaian untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan peluang ekspor yang besar.
Sulawesi Selatan berada di peringkat enam nasional nilai Penanaman Modal Asing terbanyak hingga September 2010 berdasarkan peringkat realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulsel Irman Yasin Limpo menjelaskan, hingga nilai PMA Sulsel mencapai 439,7 juta dolar AS atau memberikan kontribusi sebesar 3,6 persen pada PMA nasional.
Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan signifikan bila dibanding pencapaian 2009 yang mencapai sekitar 77 juta dolar AS. Sementara itu, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai Rp1,059 triliun atau menurun dibandingkan 2009 yang mencapai Rp1,137 triliun.
(Mrd/Ant)
Sumber : http://seputarsulawesi.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar