Gubernur Sulsel Tolak Perda untuk Ahmadiyah

"Kita kumpul dulu untuk bicara baiknya," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Limpo

Jum'at, 17 Juni 2011, 06:39 WIB

Arfi Bambani Amri

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (Antara/ Adnan)

VIVAnews - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah menyusun misi besar untuk menghentikan aktivitas pengikut Jemaah Ahmadiyah di Sulsel. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dengan puluhan aktivis organisasi Forum Umat Islam (FUI) Sulsel yang menuntut pembubaran Jemaat Ahmadiyah.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk menangani Jemaat Ahmadiyah itu. "Dana itu diambil dari APBD Provinsi dan akan diserahkan kepada FUI Sulsel. Dana ini untuk menyadarkan para anggota Ahmadiyah," ujar Syahrul Yasin Limpo usai pertemuan, Kamis malam, 16 Juni 2011.

Menurut Syahrul, anggaran itu dikucurkan sebagai bentuk persetujuan Pemprov Sulsel untuk menghentikan kegiatan Jemaah Ahmadiyah. Namun demikian ia mengingatkan agar dilakukan dengan cara-cara yang baik.

Sebagai langkah awal, Gubernur ingin FUI melakukan dialog langsung dengan Jamaah Ahmadiyah untuk mendeteksi anggota Ahmadiyah satu-persatu yang ada di Sulsel. "Kami akan rembuk dan duduk bersama untuk bahasa formulasinya. Karena tidak baik jika dilakukan dengan fisik," ujar Syahrul.

Pada kesempatan tersebut Syahrul menyampaikan akan kesulitannya menghentikan kegiatan Ahmadiyah di Sulsel. Alasannya, ajaran yang didirikan Mirza Gulam Ahmad itu tidak pernah terdaftar sebagai organisasi di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sulsel.

Kesulitan itu pula yang memunculkan ide bagi FUI untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda). Namun usulan itu lagi-lagi ditolak oleh Syahrul Yasin Limpo. "Perda terlalu besar porsinya. Kalau peraturan gubernur masih mungkin. Tapi kita kumpul dulu untuk bicara baiknya," katanya. (eh)

Sumber : http://nasional.vivanews.com