Makassar (ANTARA News) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Andi Muallim mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Sulsel anggaran 2010 pada 5 Juli
2011.
"Kita tidak bisa pastikan hasilnya tapi pada 5 Juli 2011 kita sudah terima LHP-nya oleh BPK di depan sidang DPRD Sulsel," katanya di Makassar, Senin.
Soal pernyataan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menyebutkan bahwa pemprov memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil akhir pemeriksaan tersebut, ia berharap hasilnya memang demikian.
"Mudah-mudahan memang hasilnya demikian karena selama ini kita berupaya keras untuk itu. Jadi kalau gubernur sudah mengatakan hal itu, wajar-wajar saja," ujarnya.
Jadwal penyerahan LHP tersebut telah dapat dipastikan sesuai dengan aturan tenggat waktu proses pemeriksaan. "Setelah itu baru kita bisa susun perhitungan anggaran dan perubahan anggaran," tambahnya.
Sementara itu, terkait ketidaksesuaian data pada pengelolaan aset pada dinas pertanian, kesehatan, pendapatan daerah dan kehutanan yang sempat menjadi pertanyaan tim BPK dalam proses pemeriksaan, ia mengatakan, hal tersebut dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan gubernur yaitu dalam sepekan.
"Yang dituntut BPK adalah penyajian data yang transparan bukan bahwa persoalannya harus selesai kalau menunggu selesai sangat lama. Tuntutan BPK bukan hukum tapi penyajian data yang transparan," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua BPK-RI Hadi Purnomo mengatakan, tata kelola keuangan Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten dan kota di dalamnya telah mengalami banyak kemajuan karena temuan-temuan BPK selalu ditindaklanjuti. (T.KR-RY/B012)
"Kita tidak bisa pastikan hasilnya tapi pada 5 Juli 2011 kita sudah terima LHP-nya oleh BPK di depan sidang DPRD Sulsel," katanya di Makassar, Senin.
Soal pernyataan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang menyebutkan bahwa pemprov memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil akhir pemeriksaan tersebut, ia berharap hasilnya memang demikian.
"Mudah-mudahan memang hasilnya demikian karena selama ini kita berupaya keras untuk itu. Jadi kalau gubernur sudah mengatakan hal itu, wajar-wajar saja," ujarnya.
Jadwal penyerahan LHP tersebut telah dapat dipastikan sesuai dengan aturan tenggat waktu proses pemeriksaan. "Setelah itu baru kita bisa susun perhitungan anggaran dan perubahan anggaran," tambahnya.
Sementara itu, terkait ketidaksesuaian data pada pengelolaan aset pada dinas pertanian, kesehatan, pendapatan daerah dan kehutanan yang sempat menjadi pertanyaan tim BPK dalam proses pemeriksaan, ia mengatakan, hal tersebut dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan gubernur yaitu dalam sepekan.
"Yang dituntut BPK adalah penyajian data yang transparan bukan bahwa persoalannya harus selesai kalau menunggu selesai sangat lama. Tuntutan BPK bukan hukum tapi penyajian data yang transparan," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua BPK-RI Hadi Purnomo mengatakan, tata kelola keuangan Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten dan kota di dalamnya telah mengalami banyak kemajuan karena temuan-temuan BPK selalu ditindaklanjuti. (T.KR-RY/B012)
Sumber : http://makassar.antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar