Kamis, 02 Juni 2011 | 20:16:08 WITA | 269 HITS
H Azikin Solthan
INSPEKTORAT Provinsi
Sulsel sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang
pengawasan terus berbenah. Dengan visi menjadi lembaga pengawasan yang
profesional dan responsive. inspektorat mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Inspektorat Sulsel Dr H Azikin Solthan MSi melalui Sekretaris
Inspektorat Syarifuddin Kita menjelaskan, pihaknya mendorong setiap
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, salah satunya laporan keuangan Pemprov Sulsel yang lebih
baik untuk mendapatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
"Pekerjaan berat kami tahun ini lebih mengefektifkan pendampingan setiap
unit kerja dalam membenahi pengelolaan laporan keuangan. WTP itu
menjadi target kita ke depan," kata Syarifuddin dalam Pemaparan Program
SKPD/ Unit Kerja Lingkup Pemprov Sulsel di Kantor Gubernur.
Pendampingan itu termasuk diseluruh kabupaten/ kota se-Sulsel.
Inspektorat Sulsel sekaligus membentuk tim desk aset, keuangan, serta
barang dan jasa untuk melakukan pendampingan.
"Setiap SKPD termasuk dari kabupaten/ kota bisa langsung datang ke kami
atau meminta bantuan untuk berkonsultasi," ujarnya. Tahun 2010 lalu,
Sulsel berhasil meningkatkan opini BPK dari disclaimer menjadi wajar
dengan pengecualian (WDP). Predikat disclaimer tersebut sudah
berlangsung selama beberapa tahun terakhir di Sulsel.
"Jadi indikatornya sudah jelas. Setahap lagi kita menuju WTP setelah
tahun lalu meraih WDP. Tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mendapat
predikat disclaimer dan ini menjadi keberhasilan tersendiri dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya menambahkan.
Pemprov Sulsel baru-baru ini mengukir prestasi prestisius dengan meraih
penghargaan penyelenggara pemerintahan daerah terbaik di Indonesia.
Sulsel berada di peringkat kedua Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke XV di Kantor Wali Kota Bogor, April lalu.
mendapat Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha yang menjadi prestasi
tertinggi kinerja pemerintahan daerah akan diserahkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka,
Agustus. (aci)
Sumber : http://www.fajar.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar