Total Tayangan Halaman

Senin, 04 Juli 2011

Gubernur Jajaki Rute ke Thailand

Monday, 04 July 2011 MAKALE– Pemprov Sulsel berencana membuka jalur penerbangan langsung dari bandar udara (bandara) Sultan Hasanuddin Makassar menuju Thailand dan Arab Saudi.

Rencana tersebut diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat meninjau lokasi pembangunan bandara bertaraf internasional di Tana Toraja, kemarin. “Penerbangan langsung dari bandara Sultan Hasanuddin menuju Thailand dan Arab Saudi sedang dalam tahap pembicaraan antara pemerintah provinsi dan pemerintah dua negara itu. Mudah- mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama penerbangan langsung dari Makassar menuju Thailand dan Arab Saudi bisa terwujud,”ujarnya.

Syahrul mengatakan,mulai 2011 bandara Sultan Hasanuddin sudah melayani jalur penerbangan internasional ke lima negara, yakni Makassar-Kuala Lumpur, Makassar-Singapura, Makassar-Filipina, Makassar- Brunai Darusallam,dan Makassar- Hongkong. Selain itu,Pemprov Sulsel menargetkan membuka jalur penerbangan internasioal dari Makassar-Australia dan sebaliknya.

“Sepanjang 2011, pemerintah Malaysia menyiapkan tiga juta wisatawan lokal. Itu yang akan kami terobos agar wisatawan Malaysia masuk ke Sulsel. Kalau sudah masuk ke Sulsel tidak ada wisatawan yang tidak adaniatnyaberkunjungke Toraja,” kata Syahrul optimistis. Mantan wakil gubernur Sulsel itu menambahkan, wisatawan akan semakin banyak datang ke Toraja kalau didukung dengan bandara bertaraf internasional.

Pasalnya, bandara perintis Pongtiku yang ada di Kecamatan Rantetayo dinilai tidak bisa dikembangkan lebih besar lagi untuk didarati pesawat berbadan lebar. Pembangunan bandara bertaraf internasional di Kecamatan Mengkendek yang menelan anggaran sekitar Rp600 miliar bukan semata-mata untuk pariwisata saja, juga untuk masa depan Toraja.“Bandara internasional di Toraja bisa terwujud jika pemerintah didukung semua lapisan masyarakat untuk percepatan pembangunan,” tandas Syahrul.

Sementara itu,Bupati Tator, Theofilus Allorerung mengatakan masyarakat Toraja terutama pemilik tanah yang masuk dalam pembebasan proyek tidak pernah mempersoalkan pembangunan bandara. Bahkan, negosiasi harga pembebasan lahan sudah disepakati antara pemerintah kabupaten dan masyarakat pemilik lahan.

Tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan bandara untuk tahap awal seluas 140 hektare.Selebihnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas “Saat ini proses pemanfaatan hutan produksi terbatas untuk pembangunan bandara sudah dalam persetujuan prinsip menteri kehutanan dalam jangka panjang,”kata Theofilus. Dia menambahkan yang menjadi persoalan di lokasi bandara saat ini ketersediaan air bersih. ●joni lembang


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com




Tidak ada komentar:

Posting Komentar