Saturday, 30 July 2011
MAKASSAR– Pemerintah pusat mengkaji keterlibatan pemerintah daerah agar
ikut menanggung beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat
pembengkakan subsidi setiap tahunnya.
Salah satunya, melalui pemotongan dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menolak keras wacana yang digulirkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut. Pemotongan anggaran daerah dikhawatirkan mengganggu program pembangunan Pemprov Sulsel dan dipastikan akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
“Kalau ada pemotongan pendanaan dari pusat, berarti ada program di daerah yang tidak akan jalan. Ini juga pasti target perekonomian kita tidak tercapai,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur kepada SINDO di Makassar,tadi malam. Dia mengusulkan Pemerintah Pusat lebih baik mencari cara lain untuk menutupi tingginya anggaran subsidi BBM.
Tan Malaka mengungkapkan, pemotongan dana dari pusat juga bisa menyebabkan pembangunan Pemprov serta kabupaten/ kota di Sulsel terkatungkatung.“ Harus dicarikan cara lain, selain pemotongan anggaran. Kalau memang anggaran kita dipotong,berarti kita juga harus memotong pendanaan sejumlah program dan ini sangat mengganggu daerah,”katanya.
Diketahui,APBNyangmasuk ke Sulsel pada 2011 meningkat 9,39% dari tahun lalu sebesar Rp21,17triliunmenjadiRp23,16 triliun. Untuk DIPA sekitar 52,03% atau Rp12,05 triliun, sisanya dana alokasi umum (DAU) sebesar 42,49% atau Rp9,84 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 5,48% atau Rp1,27 triliun.
Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo mengungkapkan, persoalan subsidi yang semakin membengkak menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga perlu meninjau kembali struktur anggaran subsidi baik energi maupun nonenergi. “Struktur anggaran subsidi BBM dan listrik menjadi perhatian kita.Tetapi tidak hanya itu.
Subsidi yang terkait dengan program maupun pangan sampai ke PSO kepada BUMNBUMN tertentu, itu semua masuk dalam reviewkita,”ungkap Menkeu di Jakarta,kemarin. Dia mengatakan, terkait dengan porsi anggaran transfer daerah termasuk di dalamnya DAU dan DBH,masih dalam kerangka kajian pemerintah.
“Celah fiskal dan perhitungan subsidi sebagai faktor pengurang, masih dalam bentuk kajian,”tegas Agus. Pemerintah mengaku kurang leluasa dalam pengelolaan anggaran negara khususnya untuk mendanai kegiatankegiatan produktif lantaran ruang fiskal yang sempit,yakni hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN. wahyudi/ wisnoe moerti
Salah satunya, melalui pemotongan dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menolak keras wacana yang digulirkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut. Pemotongan anggaran daerah dikhawatirkan mengganggu program pembangunan Pemprov Sulsel dan dipastikan akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
“Kalau ada pemotongan pendanaan dari pusat, berarti ada program di daerah yang tidak akan jalan. Ini juga pasti target perekonomian kita tidak tercapai,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur kepada SINDO di Makassar,tadi malam. Dia mengusulkan Pemerintah Pusat lebih baik mencari cara lain untuk menutupi tingginya anggaran subsidi BBM.
Tan Malaka mengungkapkan, pemotongan dana dari pusat juga bisa menyebabkan pembangunan Pemprov serta kabupaten/ kota di Sulsel terkatungkatung.“ Harus dicarikan cara lain, selain pemotongan anggaran. Kalau memang anggaran kita dipotong,berarti kita juga harus memotong pendanaan sejumlah program dan ini sangat mengganggu daerah,”katanya.
Diketahui,APBNyangmasuk ke Sulsel pada 2011 meningkat 9,39% dari tahun lalu sebesar Rp21,17triliunmenjadiRp23,16 triliun. Untuk DIPA sekitar 52,03% atau Rp12,05 triliun, sisanya dana alokasi umum (DAU) sebesar 42,49% atau Rp9,84 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 5,48% atau Rp1,27 triliun.
Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo mengungkapkan, persoalan subsidi yang semakin membengkak menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga perlu meninjau kembali struktur anggaran subsidi baik energi maupun nonenergi. “Struktur anggaran subsidi BBM dan listrik menjadi perhatian kita.Tetapi tidak hanya itu.
Subsidi yang terkait dengan program maupun pangan sampai ke PSO kepada BUMNBUMN tertentu, itu semua masuk dalam reviewkita,”ungkap Menkeu di Jakarta,kemarin. Dia mengatakan, terkait dengan porsi anggaran transfer daerah termasuk di dalamnya DAU dan DBH,masih dalam kerangka kajian pemerintah.
“Celah fiskal dan perhitungan subsidi sebagai faktor pengurang, masih dalam bentuk kajian,”tegas Agus. Pemerintah mengaku kurang leluasa dalam pengelolaan anggaran negara khususnya untuk mendanai kegiatankegiatan produktif lantaran ruang fiskal yang sempit,yakni hanya sekitar 8% dari kapasitas APBN. wahyudi/ wisnoe moerti
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar