Predikat WTP Bisa Jadi Jualan Politik

Thursday, 07 July 2011 MAKASSAR – Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Sulsel membuktikan keseriusan Syahrul Yasin Limpo dalam menjalankan roda pemerintahannya menuju clean government.

Bahkan, opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut dinilai sebagai investasi politik dan bisa menjadi jualan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 mendatang. Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Dedy Tikson dan Adi Suryadi Culla menilai, penghargaan yang diperoleh Syahrul selaku Gubernur Sulsel ini merupakan sebuah prestasi dalam sistem pengelolaan keuangan dan anggaran dalam pemerintahannya sekarang ini.

Prestasi itu bahkan diyakini bisa mendongkrak kepercayaan publik terhadap pasangan Syahrul Yasin Limpo- Agus Arifin Nu’mang (Sayang). Namun,Syahrul menyatakan bahwa prestasi WTP itu adalah milik seluruh kepaladaerahdi24 kabupaten/kota dan masyarakat Sulsel.“Jangan pernah pikir ini untukpilkada.

Tidakadaitu.Kita semua hanya mengabdi. Olehnya itu,Ilham (Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin) bagus, bupati bagus. Di kepala saya tidak ada itu. Jangan campur adukkan pemerintahan dengan politik,” pungkasnya. Dia mengakui tidak akan mempersoalkan jika tidak terpilih dalam Pilgub 2013.

Bahkan, diamenjamintidakakanmeninggalkan beban bagi penggantinya nanti.“Kalau ada persoalan,periksa saya dari sekarang.Penjara saya. Daripada nanti pensiun baru diperiksa,”tegasnya. Sebelumnya, anggota BPK VI RI Rizal Jalil menjelaskan, opini WTP yang diraih Sulsel telah melalui pemeriksaan selama 45 hari terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dengan realisasi Rp2,5 triliun atau surplus sekitar Rp77 miliar.

Sementara, dari segi belanja daerah sebesar Rp2,7 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp2,4 triliun atau terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp290 miliar. Menurut Dedy Tikson,opini BPK tersebut merupakan bukti dan tidak bisa diganggu gugat penilaiannya karena diberikan langsung oleh lembaga resmi milik pemerintah. “Kalau gubernur mengatakan ini prestasinya,ya memang seperti itu dari sisi formalnya.

Ini bisa dijadikan jualan politik baru untuk maju di periode berikutnya,” ujar Dedy kepada SINDO di Makassar tadi malam. Apalagi, lanjut dia, opini WTP tersebut diperoleh Syahrul yang dari tiga tahun lalu berangkat dari penilaian disclaimer, lalu wajar dengan pengecualian (WDP), kemudian melompat menjadi WTP seperti yang dikeluarkan oleh BPK RI saat ini.

Meski demikian, prestasi tersebut hanya menggambarkan satu sisi, yaitu dari segi pengelolaan keuangan daerah. Bisa saja, tambah Dedy, sisi kelemahan Syahrul di bidang lainnya dimanfaatkan lawan politiknya untuk menyerang. “Bisa saja lawan politiknya mempertanyakan bidang lainnya yang dianggap lemah.Tapi, prestasi WTP yang diperoleh Syahrul ini tidak bisa diganggu lagi,”tandasnya.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Adi Suryadi Culla. Menurutnya, prestasi yang menjadi indikator kesuksesan kepemimpinan Syahrul itu patut diapresiasi dan menjadi panutan terhadap provinsi lain di era transparansi dan otonomi daerah. “Prestasi itu memberikan gambaran kepemimpinan Syahrul yang berupaya melakukan transparansi keuangan sehingga terbebas dari perilaku korupsi,” kata Adi kepada SINDO,tadi malam.

Dosen Unhas ini mengatakan, prestasi yang diraih Syahrul tersebut mampu meminimalisir ketidak percayaan masyarakat di Indonesia terhadap sejumlah kasus kepala daerah yang terlilit kasus dugaan korupsi karena penyimpangan anggaran daerah. Selain itu, lanjut dia, prestasi tersebut tentunya menjadi modal yang paling berharga dan senjata ampuh bagi Syahrul pada Pilgub Sulsel mendatang.

Dalam artian, predikat WTP itu mampu menangkal dugaan kasus korupsi yang konon dilakukan oleh lawan politik. “Ini pastinya menjadi modal politik yang kuat bagi Syahrul ke depan. Prestasi itu pastinya mendapat trust dari masyarakat dan berimplikasi cukup baik pada perjalanannya mendatang.Inilah investasi bagi Pak Syahrul jika ingin mencalonkan diri pada pilgub mendatang,”tandasnya.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, Pemprov Sulsel meraih prestasi WTP dari BPK RI tanpa sogokan. Menurut dia,BPK merupakan intansi yang independen dan keputusannya merupakah hasil nyata dari penelitian keuangan daerah yang tidak bisa diubah oleh Presiden sekalipun.“BPK merupakan intansi independen dan tidak di bawah Presiden,yang tidak bisa dinegosiasi dan tanpa sogok-menyogok.Presiden pun tidak bisa menerobos.

BPK punya aturan sendiri dan auditornya tidak terkontaminasi dengan hal apapun,” ungkapnya di Rujab Gubernur Sulsel kemarin. Mantan Bupati Gowa ini menganggap pemberian opini WTP tersebut melengkapi penerimaan 80 penghargaan yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tiga tahun terakhir dari pemerintah pusat.Dia menyebutkan, pencapaian ini merupakan penghargaan yang luar biasa.

Sebelumnya, Sulsel meraih posisi kedua terbaik provinsi di Tanah Air dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan,dan berada di bawah Sulut.Hal tersebut karena tahun sebelumnya daerah ini hanya bisa meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Karena itu,dengan predikat WTP yang tersebut, pihaknya optimis dapat menjadi provinsi terbaik di Indonesia di tahun mendatang, dari segi pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masyarakat, reformasi birokrasi daerah,realisasi pembangunan,serta keuangan daerah. “Beberapa waktu lalu, Sulsel mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari badan yang independen. Tanggal 17 Agustus nanti, saya akan berada di Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden,” katanya. mulyadi abdillah/wahyudi

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com