Sulsel Terbaik di KTI

Rabu, 06-07-2011

MAKASSAR, UPEKS—Masyarakat Sulsel patut berbangga dengan kinerja Pemprov Sulsel. Laporan keuangan Pemprov Sulsel 2010 dinilai terbaik di Kawasan Timur Indonesia oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bahkan, Sulsel satu dari dua provinsi yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara nasional. Hal tersebut terungkap pada rapat paripurna istimewa pe-nyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel TA 2010, Selasa (5/7) di DPRD Sulsel.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Kawasan Timur Indonesia DR Rizal Jalil, yang melakukan pemeriksaan mengungkapkan BPK RI melakukan pemeriksaan secara seksama sesuai standar akuntasi pemerintah dan re- gulasi yang berlaku.

Menurutnya, opini tahun 2007, hasil pemeriksaan BPK, Pemprov Sulsel disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Hal yang sama terjadi pada 2008. Sementara pada 2009, hasil pemeriksaan BPK, performance keuangan dan kinerja Pemprov meningkat, hasilnya, Pemprov Sulsel meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Saat ini total aset Pemprov Sulsel mencapai RP9 triliun le-bih. Artinya, Pemerintah Sulsel sudah bisa menerbitkan obligasi. Hal tersebut menurutnya, sekaligus dapat meningkatkan performance Bank Sulsel secara keseluruhan.

Lebih lanjut Rizal Jalil menuturkan, beberapa hal yang telah dikerjakan dalam melakukan pemeriksaan, adalah tahun 2008, ia masih menemukan panjar di setiap satuan kerja. Tahun 2009, masih ada piutang belum tercatat. Sedangkan tahun ini, hal- hal itu sudah tidak ia temukan.

Bansos Sudah Sesuai Regulasi

Sementara persoalan Bantuan Sosial (Bansos) sudah dikelola sesuai regulasi. Sehingga tahun 2010 tidak ada lagi persoalan Bansos yang ia temukan. Ia juga mengaku jika tim pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan di Sulsel merupakan tim terbaik BPK RI. “Mereka tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa dilobi. Tim ini tim yang terbaik, yang diraih, murni hasil kerja keras gubernur dan jajarannya,” ungkap Rizal Jalil.

“Baru Sulsel yang mendapatkan WTP. Saya sebagai ketua, mengawasi dengan ketat dan keras. Bahkan saya melakukan klarifikasi. Semua ini benar dan sebenar- benarnya hasil kerja keras gubernur, Sekda, wakil gubernur dan jajarannya serta dukungan politik DPRD,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini merupakan titik awal yang baik ke depan bagi Pemprov Sulsel. Pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini mencapai 8,1 persen melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. “Jujur, ini harus diakui dan diapresiasi, kemampuan rakyat maju dengan pesat,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul YL mengatakan pencapaian ini hasil dari terobosan yang strategis dalam pengelolaan pemerintah secara akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, hal ini bukan kegiatan rutin yang biasa, tapi implementasi rangkaian pertanggungjawaban secara konstitusional kepala daerah.

Ia mengaku hasil pemeriksaan secara komprehensif selama 45 hari wajib diaudit sebelum diserahkan kepada DPRD.

Untuk mempertahankan prestasi tersebut, menurut Syahrul, ia akan mendorong jajarannya untuk konsisten dalam menegakkan aturan dan perundang- undangan yang berlaku. Seperti kesadaran dalam pembuatan regulasi yang komprehensif dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap SKPD harus ditingkatkan.

“Ini penghargaan buat kita semua, jujur selama ini DPRD bikin saya repot, DPRD cerewet, marah-marah di setiap sidang. Tapi sebagai orang Bugis-Makassar, saya harus katakan, inilah WTP. Sebanayak 80 penghargaan tidak ada apa-apanya, dibanding WTP,” ungkap Syahrul penuh percaya diri.

Menurut Syahrul yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, untuk meraih WTP, ada 3 Peraturan Daerah, dan 15 Peraturan Gubernur, tentang pengelolaan keuangan daerah yang diberlakukan di Sulsel.

“WTP pertanda pengawasan berjalan, kalau WTP berarti ada kepatuhan kepada ketentuan, karena itu sukses hari ini adalah awal yang lebih baik untuk lebih baik,” ungkap Syahrul.

Lebih lanjut mantan Bupati Gowa dua periode itu mengatakan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SIP) cukup ketat. “Akibat sistem pengendalian yang terlalu ketat, biaya perjalanan ke Jakarta tidak cukup, tapi inilah WTP,” ujar Syahrul disambut aplaus meriah peserta rapat.

Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Syahrul mengatakan akan mensosialisasikan peraturan dan regulasi secara berkesinambungan.

Selain itu, penataan pakta integritas akan dijaga dan dipantau, seraya transparansi informasi dan pemerintahan akan ditingkatkan.

DPRD Minta Pemprov Pertahankan

Sementara itu, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemprov Sulsel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2010, mendapat apresiasi dari DPRD Sulsel.

Ketua DPRD Sulsel, HM Roem menjelaskan, penghargaan yang diterima Pemprov merupakan suatu yang patut disyukuri. Pasalnya, penghargaan WTP ini merupakan penghargaan pertama yang diterima Pemprov dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri karena ini (Penghargaan,-red) pertama kalinya. Sehingga, ini tetap harus menjadi perhatian besar bagi Pemprov,” katanya, kepada Upeks usai Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan pelaksanaan APBD 2010 dari BPK Makassar, di DPRD Sulsel, Selasa (5/7).

Menurutnya, dengan adanya penghargaan ini Pemprov harus bisa bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah dengan baik untuk mempertahankan perolehan penghargaan tersebut.

Justru, kata Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu, harus ada hal-hal yang harus ditangani secara serius dalam mengelola keuangan daerah. Apalagi, mempertahankan apa yang sudah di raih adalah sangat sulit.

“Karena, jangan sampai tahun ini kita raih WTP dan tahun depan turun drastis,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Roem, dalam mempertahankan penghargaan yang telah diterima, Pemprov tentu membutuhkan kepedulian dari para legislator DPRD Sulsel, dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Apalagi, ucap mantan Bupati Sinjai dua periode itu, SKPD merupakan ujung tombak pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

“Tentu untuk dipertahankan membutuhkan kepedulian anggota dewan. Jadi, kalau anggota dewan bicara keras, itu hanyalah bentuk pengawasan kami untuk mempertahankan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Makassar, Cornell Syarief mengungkapkan, untuk penghargaan yang diberikan BPK untuk pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel, cukup banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah provinsi pada saat pemeriksaan.

Bahkan, ucap Cornell, saat proses pemeriksaan pimpinan terus melakukan klarifikasi, koordinasi, dan verifikasi dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

“Begitu banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan aparat Pemprov Sulsel saat pemeriksaan. dalam proses pemeriksaan itu pimpinan terus melakukan koordinasi, verifikasi dan klarifikasi,” katanya.

Untuk jangka waktu pemeriksaan ini, ungkap Cornell, mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Mengingat, cukup banyak kendala dalam penyelesaiannya.

“Pemeriksaan standar, berdasarkan undang-undang kan diisyaratkan dua bulan diberikan waktu. Tapi, di lapangan selama 45 hari. Setelah itu tim auditor kembali mengolah data-data yang sudah dikumpulkan pada proses penyelesaian laporan itu. Jadi, kita memang agak telat menyelesaikannya,” tutupnya.


Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com