06 Jul 2011
BPK Ganjar Pemprov Sulsel Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2010. Hasil penilaian itu diserahkan
Anggota BPK, Rizal Djalil kepada Pemprov dan DPRD Sulsel dalam Rapat
Paripurna Istimewa DPRD Sulsel, kemarin.
RIZAL Djalil mengatakan, opini WTP bagi Pemprov Sulsel merupakan
prestasi Pemda Sulsel-di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Syahrul
Yasin Limpo dan hasil kerja keras pemerintah daerah beserta satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) setempat.
"Apa yang dicapai Pemda Sulsel patut diberi apresiasi dan
mudah-mudahan bisa dipertahankan, atau malah ditingkatkan lagi. Opini
BPK tidak bisa dilobi, tidak bisa negosiasi. Apa yang diperoleh Sulsel
dbawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo adalah mumi hasil kerja keras
gubernur dan jajarannya," ujar Rizal.
Menurut Rizal, ada beberapa tolok ukur yang membuat Sulsel
mendapatkan opini WTP. Di antaranya, total anggaran pendapatan Sulsel
pada tahun 2010 sebesar 2,4 triliun. Belanja dianggarkan 2,7 triliun,
realiasasinya 2,4 triliun. Artinya, ada suplus 77 miliar lebih dan silva
290 miliar.
Rizal menambahkan, aset Pemprov Sulsel saat ini mencapai Rp 9
triliun. Dengan aset 9 trili--un, berarti Sulsel sudah bisa menerbitkan
obligasi sebagai salah satu upaya mendapatkan altematif pembiayaan
pembangunan se-suai kesepakatan dengan DPRD Sulsel, juga untuk
meningkatkan kinerja Bank Sulselbar secara keseluruhan.
Pemprov Sulsel, kata bekas Anggota DPR yang lama bergelut di bidang
keuangan ini, memiliki peluang yang cukup besar untuk itu. Apalagi
dengan predikat opini WTP yang baru saja disan-dangnya, tentu akan
memberi nilai plus untuk obligasi yang ditawarkan nanti.
Selain itu, tutur doktor jebolan Unpad ini, yang ikut mendukung opini
WTP tersebut, jika 2009 BPK masih menemukan panjar, maka 2010 tidak ada
lagi panjar di Sulsel. Tahun 2009 BPK juga masih menemukan adanya
piutang yang tidak tercatat dengan baik, maka pada 2010 semua piutang
sudah tercatat dengan baik.
Begitu juga soal pajak kendaraan bermotor mendapat opini WTP, karena
menurut Rizal, pada 2010 cemua pajak kendaraan bermotor daerah ini sudah
terdata dengan cukup baik Termasuk dana-dana bantuan sosial yang
dikeluarkan sudah sesuai dengan regulasi, sehingga BPK melihat tidak ada
lagi masalah dengan dana bantuan sosial di Sulsel.
Rizal menyebutkan, saat ini di Indonesia baru ada tiga provinsi yang
meraih opini WTP, yaitu Provinsi Riau. Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Provinsi Sulsel. Salah satu kelebihan Sulsel dari provinsi lainnya
adalah, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dan pertumbuhan ekonomi
di atas rata-rata nasional.
Rizal sangat mengapresiasi langkah-langkah Gubernur Yasin Limpo dalam
mengelola tata keuangan daerahnya. "Gubernur membuat pakta integritas
dengan para pimpinan Pemprov. Dibuat persyaratan jelas soal
intelektualitas, siapa yang berhak menduduki jabatan ini dan itu. Dengan
target yang jelas, managemen transparan dan akuntabel. Ini dibuktikan
pengharaaan yang diterima gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan yang
transparan. Juga penghargaan tentang penyelenggaraan pemerintahan
daerah, ada sekitar 80 lebih penghargaan yang didapat," tegasnya.
Rizal mendapat tugas mengurus 17 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota. Karena itu Rizal senang Sulsel bisa meraih WTP.
"Saya mengawasi dengan ketat, saya memonitor dengan keras tim di
lapangan, bahkan saya klarifikasi kepada sekda dan gubernur Saya ingin
mengatakan bahwa opini WTP Sulsel adalah benar dan sebenar-benarnya
opini WTP Kami berharap, ini menjadi titik awal mencapai hal-hal yang
lebih baik ke depan," harapnya. rch
Sumber : http://bataviase.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar