MAKASSAR,
TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) Sulawesi
Selatan mendukung penuh rencana pemerintah provinsi Sulsel melakukan
ekspor 50.000 ton beras ke Korea Selatan pada 2011.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulsel, Yusa Rasyid Ali di Makassar, Rabu mengatakan, DPRD dan pemerintah pusat harus mendukung penuh ekspor yang dimulai setelah lebaran Idul Fitri, karena memberikan pendapatan besar bagi negara khususnya Sulsel.
"Ini hal yang positif, karena kita punya kuota yang cukup. Tentunya kita dapat devisa lebih, dari harga jual yang lebih tinggi," katanya.
Menurut politisi Demokrat ini, dari over stok beras yang dicapai Sulsel, harusnya ada timbal-balik bagi kesejahteraan masyarakatnya melalui harga jual tinggi ke luar negeri.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Kementrian Pertanian sudah memberikan izin kepada Pemprov Sulsel mengekspor beras 50.000 ton dari 200.000 ton yang diusulkan.
"Kita dapat izin ekspor tapi sangat terbatas dan dengan syarat-syarat yang ketat. Bagi saya syarat itu atau apapun, yang penting kita coba membuka ekspor," ujarnya.
Menurut dia, meski rencana ekspor beras varietas khusus (premium) 200.000 ton mendapat penolakan pusat, namun Sulsel masih terus mencoba karena telah mengkontribusi sebanyak dua juta ton.
Dengan ekspor, kata Syahrul, daerah akan memiliki pengalaman lain dan petani akan terangsang untuk terus berkembang.
Terkait impor beras yang masih dilakukan pemerintah Indonesia, Syahrul mengatakan itu hal yang lain.
"Itu sebuah kebijakan yang penting tidak masuk Sulsel karena kita cukup. Bukakan juga pintu bagi saya untuk mengantarpulaukan," katanya.
Namun demikian, ia berharap kebijakan impor tersebut tidak membuat Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi seenaknya dengan tidak membeli produksi petani.
Sulsel, menargetkan, surplus beras hingga 2,1 juta ton pada 2011, naik 100.000 ton dari surplus dua juta ton yang telah dicapai 2009 dan 2010.(*/tribun-timur.com)
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Sulsel, Yusa Rasyid Ali di Makassar, Rabu mengatakan, DPRD dan pemerintah pusat harus mendukung penuh ekspor yang dimulai setelah lebaran Idul Fitri, karena memberikan pendapatan besar bagi negara khususnya Sulsel.
"Ini hal yang positif, karena kita punya kuota yang cukup. Tentunya kita dapat devisa lebih, dari harga jual yang lebih tinggi," katanya.
Menurut politisi Demokrat ini, dari over stok beras yang dicapai Sulsel, harusnya ada timbal-balik bagi kesejahteraan masyarakatnya melalui harga jual tinggi ke luar negeri.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Kementrian Pertanian sudah memberikan izin kepada Pemprov Sulsel mengekspor beras 50.000 ton dari 200.000 ton yang diusulkan.
"Kita dapat izin ekspor tapi sangat terbatas dan dengan syarat-syarat yang ketat. Bagi saya syarat itu atau apapun, yang penting kita coba membuka ekspor," ujarnya.
Menurut dia, meski rencana ekspor beras varietas khusus (premium) 200.000 ton mendapat penolakan pusat, namun Sulsel masih terus mencoba karena telah mengkontribusi sebanyak dua juta ton.
Dengan ekspor, kata Syahrul, daerah akan memiliki pengalaman lain dan petani akan terangsang untuk terus berkembang.
Terkait impor beras yang masih dilakukan pemerintah Indonesia, Syahrul mengatakan itu hal yang lain.
"Itu sebuah kebijakan yang penting tidak masuk Sulsel karena kita cukup. Bukakan juga pintu bagi saya untuk mengantarpulaukan," katanya.
Namun demikian, ia berharap kebijakan impor tersebut tidak membuat Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi seenaknya dengan tidak membeli produksi petani.
Sulsel, menargetkan, surplus beras hingga 2,1 juta ton pada 2011, naik 100.000 ton dari surplus dua juta ton yang telah dicapai 2009 dan 2010.(*/tribun-timur.com)
Sumber : http://makassar.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar