Selasa, 09-08-2011
|
|
|
BNP2TKI-Pemprov MoU Sistem Online
MAKASSAR, BKM -- Pemerintah Sulawesi Selatan
menegaskan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja non formal ke luar
negeri. TKI yang dimaksud bekerja sebagai pembantu rumah tangga PRT.
Alasannya, PRT masih rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.
"Untuk sementara kita tidak lagi mengirim tenaga kerja yang non formal. Itu juga termasuk dalam moratorium yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat," ujar Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang di sela Job Fair yang diselenggarakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemrov Sulsel di Gedung 45 Jalan Urip Sumoharjo, Senin (8/8).
Menurut Syahrul, tenaga kerja non formal akan dibatasi dan bahkan dihentikan untuk sementara waktu. Namun yang lebih diutamakan saat ini, kata Syahrul, yakni tenaga kerja yang formal atau bekerja di perusahaan.
"Kita tidak ingin ada lagi tenaga kerja kita yang mengalami tindakan kekerasan atau tindak pidana. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik," katanya.
Bahkan, tambah Syahrul, untuk tahun ini ditargetkan dapat mencapai 20.000 tenaga kerja formal yang bisa diberangkatkan ke luar negeri. "Termasuk rekrutmen melalui job fair ini," terangnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sulsel, Saggaf Saleh. Menurutnya, pemprov selalu memberikan kemudahan dan membantu bagi yang ingin bekerja ke luar negeri.
"Hingga saat ini sesuai data resmi yang diperoleh, terdapat sekitar 17.000 orang Sulsel yang bekerja di luar negeri. Pencapaian itu empat tahun terakhir," kata Saggaf Saleh.
Data yang dimaksud, menurut Saggaf Saleh, adalah pekerja resmi yang diberangkatkan dan melalui pendataan oleh dinas tenaga kerja. "Kalau yang ilegal pastilah melebihi dari jumlah tersebut," katanya.
Mereka tersebar di sejumlah negara. Antara lain Taiwan, Singapura, Malaysia, Hongkong, Amerika, Arab Saudi dan lainnya. "Dalam waktu dekat akan ada tenaga kerja formal lagi yang akan diberangkatkan melalui kerjasama BNP2TKI," ujar mantan Kadis Perhubungan Sulsel itu.
Di tempat yang sama, Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat mengaku, pihaknya akan memberikan perlindungan penuh terhadap para pekerja formal yang berada di luar negeri. "Kami sudah komitmen untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja formal. Kalau yang bekerja sebagai pembantu tentunya belum bisa karena itu non formal," tandasnya.
Jumhur menyebutkan, melalui job fair nantinya akan direkrut ribuan tenaga kerja yang bisa bekerja di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan hingga Selasa (9/8) hari ini.
Di job fair, sambungnya , disediakan sekitar 40 stand atau anjungan peserta atas perusahaan pelaksanaan penempatan TKI swasta, perbankan, asuransi TKI, balai latihan kerja dan sarana kesehatan.
Peluang kerja sektor formal yang ditawarkan diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, Hongkong, Uni Emirab Arab, Arab Saudi dan Singapura.
Pada kesempatan itu dilakukan pula kesepakatan bersama antara BNP2TKI dengan Pemprov Sulsel untuk menerapkan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri. Melalui kerjasama ini mekanisme pendaftaran calon TKI dimulai dari tingkat dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/ kota.
Selain melakukan MoU, BNP2TKI juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Sulsel atas upayanya meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Sulsel.
"Untuk sementara kita tidak lagi mengirim tenaga kerja yang non formal. Itu juga termasuk dalam moratorium yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat," ujar Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang di sela Job Fair yang diselenggarakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemrov Sulsel di Gedung 45 Jalan Urip Sumoharjo, Senin (8/8).
Menurut Syahrul, tenaga kerja non formal akan dibatasi dan bahkan dihentikan untuk sementara waktu. Namun yang lebih diutamakan saat ini, kata Syahrul, yakni tenaga kerja yang formal atau bekerja di perusahaan.
"Kita tidak ingin ada lagi tenaga kerja kita yang mengalami tindakan kekerasan atau tindak pidana. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik," katanya.
Bahkan, tambah Syahrul, untuk tahun ini ditargetkan dapat mencapai 20.000 tenaga kerja formal yang bisa diberangkatkan ke luar negeri. "Termasuk rekrutmen melalui job fair ini," terangnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sulsel, Saggaf Saleh. Menurutnya, pemprov selalu memberikan kemudahan dan membantu bagi yang ingin bekerja ke luar negeri.
"Hingga saat ini sesuai data resmi yang diperoleh, terdapat sekitar 17.000 orang Sulsel yang bekerja di luar negeri. Pencapaian itu empat tahun terakhir," kata Saggaf Saleh.
Data yang dimaksud, menurut Saggaf Saleh, adalah pekerja resmi yang diberangkatkan dan melalui pendataan oleh dinas tenaga kerja. "Kalau yang ilegal pastilah melebihi dari jumlah tersebut," katanya.
Mereka tersebar di sejumlah negara. Antara lain Taiwan, Singapura, Malaysia, Hongkong, Amerika, Arab Saudi dan lainnya. "Dalam waktu dekat akan ada tenaga kerja formal lagi yang akan diberangkatkan melalui kerjasama BNP2TKI," ujar mantan Kadis Perhubungan Sulsel itu.
Di tempat yang sama, Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat mengaku, pihaknya akan memberikan perlindungan penuh terhadap para pekerja formal yang berada di luar negeri. "Kami sudah komitmen untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja formal. Kalau yang bekerja sebagai pembantu tentunya belum bisa karena itu non formal," tandasnya.
Jumhur menyebutkan, melalui job fair nantinya akan direkrut ribuan tenaga kerja yang bisa bekerja di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan hingga Selasa (9/8) hari ini.
Di job fair, sambungnya , disediakan sekitar 40 stand atau anjungan peserta atas perusahaan pelaksanaan penempatan TKI swasta, perbankan, asuransi TKI, balai latihan kerja dan sarana kesehatan.
Peluang kerja sektor formal yang ditawarkan diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, Hongkong, Uni Emirab Arab, Arab Saudi dan Singapura.
Pada kesempatan itu dilakukan pula kesepakatan bersama antara BNP2TKI dengan Pemprov Sulsel untuk menerapkan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri. Melalui kerjasama ini mekanisme pendaftaran calon TKI dimulai dari tingkat dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/ kota.
Selain melakukan MoU, BNP2TKI juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Sulsel atas upayanya meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Sulsel.
Sumber : http://www.beritakotamakassar.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar