Tak Propetani, Gubernur SulselTegur Bulog

Tuesday, 18 January 2011
MAKASSAR(SINDO) – Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mulai geram dengan langkah Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sulsel karena dinilai tidak berpihak kepada petani. “Lebih baik Bulog dibubarkan saja.Saya tidak percaya dengan kerja mereka. Saat rakyat membutuhkan, di sinilah negara berpihak. Kami butuh pangan dan pangan bersoal ke depan.“ “Jangan biarkan kami tergantung terus kepada Bulog, dan Bulog tidak ada apa-apanya,” ungkap dia di Makassar kemarin. Bulog terkesan memilih-milih dalam membeli beras yang dimiliki para petani. BUMN ini hanya mau membeli beras yang berkualitas baik dan beras yang tidak standar akan ditinggalkan Bulog. “Bulog hanya mau kalau kualitasnya bagus.Kami sudah surplus beras 2 juta ton dan dikirim ke mana- mana. Bulan ini kami juga panen 51.000 hektare.Apa yang kau bikin Bulog? Kalau tidak beli lagi, apaji guna-gunamu?” katanya. Ungkapan kemarahan Gubernur tersebut dilontarkan saat menghadiri persiapan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan timur Indonesia (KTI) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, siang kemarin. Mantan Bupati Gowa ini juga beberapa kali meminta maaf atas ungkapan yang dinilainya ekstrem di hadapan Tanri Abeng dan pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut. Meski demikian,ungkapannya itu agar petani Sulsel ke depan bisa lebih sejahtera.“Orang Makassar- Bugis itu biasanya bicara seperti ini, tetapi hatinya tidak. Mohon maaf saya bicara begini. Saya ini orang lapangan,”tutur dia. Seusai pertemuan tersebut, Syahrul kembali memperlihatkan kejengkelannya terhadap Bulog. Di hadapan sejumlah wartawan, dia mengatakan bahwa kemarahannya tersebut cukup beralasan. Saat ini para petani sangat membutuhkan bantuan Bulog dalam menghadapi anomali cuaca sekarang ini. Pemprov Sulsel bahkan sudah mendesak Bulog Divre Sulsel dan pemerintah pusat membeli beras di kalangan petani. Meski demikian, usahanya belum membuahkan hasil hingga sekarang.“Rakyat mau dapat apa kalau begini terus. Kamu (Bulog) tidak usah liat persoalan kualitas, beli saja. Inilah saatnya. Kami juga sudah desak,tetapi Bulog itu di bawah kendali penuh pusat dan lebih mengolah profit oriented.Sementara itu, sekarang petani dan nelayan harus dibantu karena anomali cuaca,”ujarnya. Gubernur siap diberi tanggung jawab mengambil alih tugas Bulog dengan membeli seluruh beras yang dimiliki para petani, tanpa memilih-milih dan mempersoalkan masalah kualitas beras.“ Saya minta dikasih tanggung jawab uang dan Pemprov akan beli langsung beras petani.Nanti kami perbaiki kualitas berasnya dan serahkan kepada pemerintah,” pungkas dia. Kemarahan Gubernur terhadap Bulog bukan kali ini saja. Pada 2010 lalu, dia juga mengkritik BUMN tersebut karena dianggap selama ini belum berpihak pada kepentingan petani. Pembelian gabah kering giling (GKG) di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, tentu saja merugikan petani. “Sampai saat ini gabah kering giling milik petani masih dibeli Bulog di bawah harga. Ini sangat saya sesalkan,”tandas Syahrul dalam pembukaan Pekan Serealia Nasional di Balitsereal, Kabupaten Maros,26 Juli 2010 lalu. Terancam Krisis Sulsel yang dikenal sebagai lumbung beras terancam krisis pangan menyusul anomali cuaca yang berpotensi mengganggu produksi beras di daerah ini. Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulsel menyebutkan, stok beras di Sulsel saat ini hanya bisa memenuhi kebutuhan Januari dan Februari. Akibatnya, sangat memung-kinkan akan dilakukan impor beras di Sulsel. Kepala Bulog Sulsel Rito Angky mengungkapkan, stok beras hanya bisa mencukupi kebutuhan Januari dan Februari tahun ini. Dengan begitu, jika produksi beras tidak bisa mencukupi kebutuhan beras di Sulsel dan 16 provinsi yang berada dalam kendali Divre Bulog Sulsel, alternatif yang dilakukan adalah dengan impor beras. Selain itu, kondisi cuaca saat ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap produksi beras di Sulsel. Jika hal itu terjadi, salah satu upaya menghindari krisis pangan di Sulsel,harus dilakukan impor beras. “Kalau bisa mencukupi kebutuhan pangan kita,tidak perlu impor.Sekali lagi kami sampaikan bahwa stok beras hanya bisa sampai Januari dan Februari,”tutur dia. Bulog menjaga stabilitas pangan di Sulsel dan provinsi di KTI lainnya. Khusus di Sulsel, kebutuhan beras di Sulsel mencapai 9.000 ton setiap bulan. Belum termasuk 16 provinsi yang ada di bawah kendali Kantor Bulog Divre Sulsel. Ke-16 provinsi tersebut, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Lampung. Pada 2010,167.000 ton dikirim ke 16 provinsi tersebut. Jika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi beras Sulsel,satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah mengimpor beras.“Kami juga perlu memikirkan provinsi lain yang bergantung pada daerah ini. Pada 2010,masih ada 6.300.000 yang dibutuhkan provinsi tersebut yang masih tertunda pengirimannya,” katanya. Kabid Pelayanan Publik Kantor Bulog Sulsel Laode Amijaya Kamaluddin menambahkan, impor beras merupakan kebijakan nasional Pemerintah Pusat.Kebijakan impor di Sulsel bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Impor beras ini bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat Sulsel, tapi 16 provinsi yang berada di bawah kendali Kantor Divisi Regional Sulsel. Dari 16 provinsi,hanya di Sulsel yang bisa masuk beras impor karena memiliki dua pelabuhan besar,yakni Pelabuhan Soekarno- Hatta dan Pelabuhan Parepare. Sementara itu, sekitar 20 mahasiswa yang menyebut dirinya Lintas Sulsel, berunjuk rasa di Kantor Bulog,Jalan AP Pettarani, kemarin. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menolak impor beras yang rencananya akan dilakukan Bulog Sulsel. Mahasiswa menilai impor beras akan mengganggu harga jual petani dan akan semakin jauh dari HPP sesuai Inpres No 7/2009. Mahasiswa juga menuding adanya calo dan pedagang yang memainkan harga dan menimbun beras. “Kami meminta aparat penegak hukum menindak oknum calo dan pedagang yang memainkan harga dan menimbun beras karena sangat merugikan petani,”ungkap Apriansyah,koordinator aksi. (wahyudi/syamsu rizal)    Sumber : http://www.seputar-indonesia.com