10-02-2011 12:19
Makassar, (Humas Sulsel). Menyikapi aksi kekerasan mengatasnamakan
agama di Pandeglang, Banteng dan Temanggung, Jawa Tengah, malam tadi
puluhan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Sulsel, bertemu di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Hasilnya, para
tokoh lintas agama tersebut menyepakati sejumlah rekomendasi. Di
antaranya, tidak membenarkan pengrusakan apapun, apalagi rumah ibadat.
Selebihnya, meminta semua pihak mengambil langkah preventif, terutama tokoh agama diharapkan bisa memberikan pencerahan dan kesejukan. Aparat keamanan juga diminta menindak tegas segala bentuk provokasi dalam bentuk apa pun. Untuk itu, disepakati pula untuk membuat khotbah seragam selama sebulan. Baik di kalangan umat Islam maupun agama lainnya.
Para tokoh lintas agama dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, merekomendasikan agar para bupati/wali kota di daerah ini mengeluarkan imbauan sampai level paling bawah. Isinya satu, masyarakat diminta menjaga perdamaian dan menjaga serta memupuk sikap toleransi antar-umat beragama dan kepercayaan.
Untuk merealisasikan hal tersebut, para tokoh lintas agama juga merekomendasikan agar dilakukan pertemuan rutin minimal sekali seminggu di kantor Kesbang. Ajakan dan sosialisasi perdamaian dan kerukunan antar-umat beragama juga disarankan memanfaatkan jasa media.
Mengapresiasi langkah antisipatif para tokoh lintas agama se-Sulsel tersebut, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi pihak keamananan, termasuk menyiagakan TNI dan pasukan organik. Hal itu, sebut gubernur, sebagai langkah mencegah konflik bernuansa SARA masuk Sulsel.
``Kita berharap eskalasi kekerasan mengatasnamakan agama tidak sampai merembet ke sini (Sulsel). Untuk mencegah itu, kita telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI. Mereka (TNI) on call,`` ucap Syahrul.
Meski begitu, Gubernur tetap berharap agar semua tokoh agama ikut berperan aktif melakukan dakwah damai dan menyejukkan. Utamanya pada daerah kantong strategis organisasi tertentu. ``Apapun namanya, kekerasan atas nama agama tidak bisa kita benarkan,`` tegas Gubernur dikutip fajar online.
Hadir dalam pertemuan malam tadi mendampingi Syahrul, antara lain Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang, Herry Iskandar (Asisten I), Yaksan Hamzah (Asisten III). Sementara dari tokoh agama, antara lain Ketua FKUB Abdurrahman KS, Baharuddin Pagim (tokoh Muhammadiyah), Zein Irwanto (ketua PWNU Sulsel), Pendeta Paul Patanduk (Kristen), Pastor Marsellinus Lolo Tandung (Katolik), Yonggris (Walubi/Buddha), dan Muhammad Ahmad (ketua umum DPP IMMIM).
Peran Media
Akademisi sekaligus ulama, Dr HM Arfah Siddiq, MA menyampaikan, media massa hendaknya ikut menjernihkan suasana. ``Kita berharap pers juga ikut memelihara kedamaian melalui berita-beritanya,`` pinta Arfah.
Dia sendiri menjanjikan akan mulai mengampanyekan damai itu indah dan Islam adalah ajaran yang mengedepankan kerahmatan pada khotbah Jumat, besok. ``Jumat ini (besok, red), tema Islam rahmatan lil-alamin akan kami sampaikan,`` ujarnya.
Ketua Tanfidziah PWNU Sulsel, Zein Irwanto mengeluhkan seringnya aksi kekerasan mengemuka tanpa dapat diantisipasi sejak dini. Dia pun mengharapkan aparat keamanan dan intelijen tidak kecolongan lagi. ``Kita itu kadang lebih reaktif daripada antisipatif,`` ucapnya lantas menunjuk sejumlah daerah yang potensial terjadi letupan konflik bernuansa SARA.
Pendeta Paul Patanduk sepakat materi khotbah atau syiar agama mengusung tema seragam, kedamaian dan kesejukan. Dia juga berharap pemerintah dan kepolisian lebih mengedepankan langkah antisipatif dalam menjaga keamanan di Sulsel.
Harapan senada diucapkan Pastor Marselinus Lolo Tandung. Dia mengaku bangga dengan kebersamaan tokoh agama dan pemerintah sebagai bentuk keprihatinan yang lebih luas.
``Kami sangat menekankan pentingnya saling pengertian, khususnya hari-hari besar. Januari dan Februari ada banyak hari besar agama, Kristen masih merayakan suasana natal, saudara-saudara kita Tionghoa dan Buddha merayakan imlek, serta saudara-saudara kita Muslim akan memperingati maulid. Ini momentum untuk saling menghargai,`` ucapnya.
Yonggris dari komunitas Walubi mengingatkan pentingnya saling menghargai keyakinan orang lain. Tapi yang paling penting, sebutnya, adalah penegakan supremasi hukum secara adil dan berkeadilan.
``Intel kita sebenarnya cukup bagus. Tapi, penanganannya sering tidak bagus. Selama ini seolah-olah dilakukan pembiaran. Ini tidak akan selesai kalau pelaku kekerasan tidak tersentuh hukum,`` ucapnya.
Sejak dulu, ungkap Yonggris, dirinya melihat negara terus menerus melakukan pembiaran. Akibatnya, konflik atas nama agama tidak pernah selesai. ``Kalau kita tidak cepat menangani masalah perkembangan agama, ini tidak akan selesai,`` tegas pendiri BPR Hasamitra itu.
Norman Said dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengemukakan, keragaman adalah desain Tuhan. Menurutnya, jika pemahaman seperti itu dibangun, maka tidak akan ada pemaksaan untuk keseragaman. Itu, lanjut Norman, sesuai tujuan penciptaan oleh Tuhan, bagaimana memandang keberagaman untuk berfastabiqul khaerat.
Ketua DPP IMMIM, Muhammad Ahmad melihat peran media sangat penting sebagai penyampai pesan-pesan perdamaian. Sayangnya, upaya itu terbentur oleh biaya produksi media yang tidak sedikit. Menyikapi hal tersebut, Syahrul menyatakan siap memediasi tokoh-tokoh agama dalam menyosialisasikan pesan-pesan anti-kekerasan atas nama agama.
Sebelumnya, Rektor Universitas Fajar (UNifa) Prof Sadly AD, menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Jika kemudian ada yang menyimpang, sebutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menertibkannya.
``Menangani kekerasan atas nama agama, pemerintah harus menjalankan fungsi terpentingnya, yakni memaksa. Pemerintah tak hanya bertugas mengatur, tapi memaksa. Tentu saja, harus tetap bijak, dan objektif. Jangan sampai justru menistakan salah satunya, serta berlaku diskriminatif,`` tegas Sadly.
Terkait Ahmadiyah, guru besar Unhas itu menegaskan, pemerintah harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama yang telah diterbitkan sejak 2008 lalu. ``Menurut saya, SKB itu harus kita pegang teguh dan dipatuhi oleh Ahmadiyah,`` tandasnya. (asw-sbi/dir)
Sumber : http://sulsel.kemenag.go.id
Selebihnya, meminta semua pihak mengambil langkah preventif, terutama tokoh agama diharapkan bisa memberikan pencerahan dan kesejukan. Aparat keamanan juga diminta menindak tegas segala bentuk provokasi dalam bentuk apa pun. Untuk itu, disepakati pula untuk membuat khotbah seragam selama sebulan. Baik di kalangan umat Islam maupun agama lainnya.
Para tokoh lintas agama dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, merekomendasikan agar para bupati/wali kota di daerah ini mengeluarkan imbauan sampai level paling bawah. Isinya satu, masyarakat diminta menjaga perdamaian dan menjaga serta memupuk sikap toleransi antar-umat beragama dan kepercayaan.
Untuk merealisasikan hal tersebut, para tokoh lintas agama juga merekomendasikan agar dilakukan pertemuan rutin minimal sekali seminggu di kantor Kesbang. Ajakan dan sosialisasi perdamaian dan kerukunan antar-umat beragama juga disarankan memanfaatkan jasa media.
Mengapresiasi langkah antisipatif para tokoh lintas agama se-Sulsel tersebut, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi pihak keamananan, termasuk menyiagakan TNI dan pasukan organik. Hal itu, sebut gubernur, sebagai langkah mencegah konflik bernuansa SARA masuk Sulsel.
``Kita berharap eskalasi kekerasan mengatasnamakan agama tidak sampai merembet ke sini (Sulsel). Untuk mencegah itu, kita telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI. Mereka (TNI) on call,`` ucap Syahrul.
Meski begitu, Gubernur tetap berharap agar semua tokoh agama ikut berperan aktif melakukan dakwah damai dan menyejukkan. Utamanya pada daerah kantong strategis organisasi tertentu. ``Apapun namanya, kekerasan atas nama agama tidak bisa kita benarkan,`` tegas Gubernur dikutip fajar online.
Hadir dalam pertemuan malam tadi mendampingi Syahrul, antara lain Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang, Herry Iskandar (Asisten I), Yaksan Hamzah (Asisten III). Sementara dari tokoh agama, antara lain Ketua FKUB Abdurrahman KS, Baharuddin Pagim (tokoh Muhammadiyah), Zein Irwanto (ketua PWNU Sulsel), Pendeta Paul Patanduk (Kristen), Pastor Marsellinus Lolo Tandung (Katolik), Yonggris (Walubi/Buddha), dan Muhammad Ahmad (ketua umum DPP IMMIM).
Peran Media
Akademisi sekaligus ulama, Dr HM Arfah Siddiq, MA menyampaikan, media massa hendaknya ikut menjernihkan suasana. ``Kita berharap pers juga ikut memelihara kedamaian melalui berita-beritanya,`` pinta Arfah.
Dia sendiri menjanjikan akan mulai mengampanyekan damai itu indah dan Islam adalah ajaran yang mengedepankan kerahmatan pada khotbah Jumat, besok. ``Jumat ini (besok, red), tema Islam rahmatan lil-alamin akan kami sampaikan,`` ujarnya.
Ketua Tanfidziah PWNU Sulsel, Zein Irwanto mengeluhkan seringnya aksi kekerasan mengemuka tanpa dapat diantisipasi sejak dini. Dia pun mengharapkan aparat keamanan dan intelijen tidak kecolongan lagi. ``Kita itu kadang lebih reaktif daripada antisipatif,`` ucapnya lantas menunjuk sejumlah daerah yang potensial terjadi letupan konflik bernuansa SARA.
Pendeta Paul Patanduk sepakat materi khotbah atau syiar agama mengusung tema seragam, kedamaian dan kesejukan. Dia juga berharap pemerintah dan kepolisian lebih mengedepankan langkah antisipatif dalam menjaga keamanan di Sulsel.
Harapan senada diucapkan Pastor Marselinus Lolo Tandung. Dia mengaku bangga dengan kebersamaan tokoh agama dan pemerintah sebagai bentuk keprihatinan yang lebih luas.
``Kami sangat menekankan pentingnya saling pengertian, khususnya hari-hari besar. Januari dan Februari ada banyak hari besar agama, Kristen masih merayakan suasana natal, saudara-saudara kita Tionghoa dan Buddha merayakan imlek, serta saudara-saudara kita Muslim akan memperingati maulid. Ini momentum untuk saling menghargai,`` ucapnya.
Yonggris dari komunitas Walubi mengingatkan pentingnya saling menghargai keyakinan orang lain. Tapi yang paling penting, sebutnya, adalah penegakan supremasi hukum secara adil dan berkeadilan.
``Intel kita sebenarnya cukup bagus. Tapi, penanganannya sering tidak bagus. Selama ini seolah-olah dilakukan pembiaran. Ini tidak akan selesai kalau pelaku kekerasan tidak tersentuh hukum,`` ucapnya.
Sejak dulu, ungkap Yonggris, dirinya melihat negara terus menerus melakukan pembiaran. Akibatnya, konflik atas nama agama tidak pernah selesai. ``Kalau kita tidak cepat menangani masalah perkembangan agama, ini tidak akan selesai,`` tegas pendiri BPR Hasamitra itu.
Norman Said dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengemukakan, keragaman adalah desain Tuhan. Menurutnya, jika pemahaman seperti itu dibangun, maka tidak akan ada pemaksaan untuk keseragaman. Itu, lanjut Norman, sesuai tujuan penciptaan oleh Tuhan, bagaimana memandang keberagaman untuk berfastabiqul khaerat.
Ketua DPP IMMIM, Muhammad Ahmad melihat peran media sangat penting sebagai penyampai pesan-pesan perdamaian. Sayangnya, upaya itu terbentur oleh biaya produksi media yang tidak sedikit. Menyikapi hal tersebut, Syahrul menyatakan siap memediasi tokoh-tokoh agama dalam menyosialisasikan pesan-pesan anti-kekerasan atas nama agama.
Sebelumnya, Rektor Universitas Fajar (UNifa) Prof Sadly AD, menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Jika kemudian ada yang menyimpang, sebutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menertibkannya.
``Menangani kekerasan atas nama agama, pemerintah harus menjalankan fungsi terpentingnya, yakni memaksa. Pemerintah tak hanya bertugas mengatur, tapi memaksa. Tentu saja, harus tetap bijak, dan objektif. Jangan sampai justru menistakan salah satunya, serta berlaku diskriminatif,`` tegas Sadly.
Terkait Ahmadiyah, guru besar Unhas itu menegaskan, pemerintah harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama yang telah diterbitkan sejak 2008 lalu. ``Menurut saya, SKB itu harus kita pegang teguh dan dipatuhi oleh Ahmadiyah,`` tandasnya. (asw-sbi/dir)
Sumber : http://sulsel.kemenag.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar