Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo
menyatakan sedang memikirkan pola untuk memperoleh tambahan dana dari
luar APBN dan APBD untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
"Kita tidak boleh pasrah dengan alokasi anggaran yang ada. Kita dituntut dengan kecepatan terkait pemenuhan kepentingan hajat hidup orang banyak," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mencontohkan, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kelurahan Untia Makassar, yang selama tujuh tahun terakhir kemajuannya tidak kunjung terlihat.
"Kalau kita mengharapkan Rp15 miliar per tahun untuk pelabuhan, bisa tujuh tahun lagi baru berfungsi. Ini saya akan mengusahakan terobosan," ujarnya.
Begitu juga dengan jalan. Dengan panjang kerusakan yang mencapai 280 kilometer saat ini, hanya 48 kilometer yang mampu tertangani per tahunnya.
"Jadi kita tiga tahun rugi dan itu akan ikut berpengaruh pada inflasi karena makin banyak biaya akan dipakai. Saya coba cari polanya, termasuk pembangunan Bandara Toraja. Ini hal tidak biasa tapi saya coba," tambahnya.
Menurutnya, untuk memperoleh pinjaman dari luar negeri misalnya, harus ada ijin dari Menteri Keuangan.
"Saya berharap dengan jaminan kementerian dan rekomendasi presiden serta jaminan bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan legislatif. Mungkin bentuknya pinjaman atau proyek yang dilakukan langsung oleh pengusaha dulu, lalu bertahap kita selesaikan. Kita harus dihitung benar tidak boleh ada 'mark up', tidak gampang, tapi kita coba," jelasnya.(T.KR-RY/F003)
"Kita tidak boleh pasrah dengan alokasi anggaran yang ada. Kita dituntut dengan kecepatan terkait pemenuhan kepentingan hajat hidup orang banyak," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mencontohkan, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kelurahan Untia Makassar, yang selama tujuh tahun terakhir kemajuannya tidak kunjung terlihat.
"Kalau kita mengharapkan Rp15 miliar per tahun untuk pelabuhan, bisa tujuh tahun lagi baru berfungsi. Ini saya akan mengusahakan terobosan," ujarnya.
Begitu juga dengan jalan. Dengan panjang kerusakan yang mencapai 280 kilometer saat ini, hanya 48 kilometer yang mampu tertangani per tahunnya.
"Jadi kita tiga tahun rugi dan itu akan ikut berpengaruh pada inflasi karena makin banyak biaya akan dipakai. Saya coba cari polanya, termasuk pembangunan Bandara Toraja. Ini hal tidak biasa tapi saya coba," tambahnya.
Menurutnya, untuk memperoleh pinjaman dari luar negeri misalnya, harus ada ijin dari Menteri Keuangan.
"Saya berharap dengan jaminan kementerian dan rekomendasi presiden serta jaminan bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan legislatif. Mungkin bentuknya pinjaman atau proyek yang dilakukan langsung oleh pengusaha dulu, lalu bertahap kita selesaikan. Kita harus dihitung benar tidak boleh ada 'mark up', tidak gampang, tapi kita coba," jelasnya.(T.KR-RY/F003)
Sumber : http://antara-sulawesiselatan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar