Kamis, 09-06-2011
Makassar, Upeks—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Salah satunya, dengan
melibatkan perbankan di semua sektor produksi. Untuk meningkatkan
peranan perbankan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,
Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo didampingi Kepala Satuan Kerja
Pe-rangkat Daerah (SKPD) lingkup Sulsel, menggelar pertemuan de-ngan
pihak perbankan di Baruga Sangiaseri, Rabu (8/6).
Turut hadir Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab dan Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika.
Pimpinan Bank Indonesia (PBI) Makassar, Lambok A Siahaan, me-ngatakan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan harus terjalin dengan baik. Tidak hanya di level pemerintah provinsi saja, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Khususnya, dalam mendorong tingkat pertumbuhan kredit di sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan lainnya.
“Salah satu item yang harus menjadi perhatian kita adalah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Lambok.
Ia mengaku optimis tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulsel lebih baik dibandingkan pada triwulan I yang hanya mencapai 7,1%.
“Begitupun dengan tingkat inflasi di triwulan kedua juga lebih terkendali,” terangnya.
Lambok melaporkan, dana pihak ketiga hingga April 2011 berjumlah Rp37,47 triliun, kredit Rp48 triliun, dan modal kerja Rp17,69 triliun. Peningkatan yang menggembirakan juga nampak di bidang investasi.
“Angka-angka tersebut menunjukkan geliat usaha yang semakin bergairah. KUR juga relatif meningkat sekira Rp2 triliun lebih,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pemerintah daerah dan pihak perbankan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus menyamakan konsepsi. Apalagi, setelah adanya pertemuan pemerintah sedunia dengan pihak perbankan di California.
“Pemerintah dan perbankan harus sinkron. Tidak akan bisa berjalan sendiri,” kata Syahrul.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu berharap, dalam waktu dekat bisa dilaksanakan Ekspo Perbankan di tiap
kabupaten/kota. Khususnya dalam merekatkan hubungan perbankan dengan masyarakat.
“KUR untuk pertanian dan peternakan serta sektor lainnya, kita rekatkan di ekspo perbankan itu. Saya harap, ini
bisa direalisasikan secepatnya,” harap Syahrul.
Sementara, terkait program sertifikasi swadaya untuk para petani Sulsel, Direktur Utama Bank Sulselbar Ellong Chandra, mengatakan, program tersebut sudah dijalankan BPD Sulselbar yakni di Kota Palopo dan Kabupaten Masamba.
“Program ini juga seharusnya dikoneksikan dengan program nasional prona yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Karenanya, secepatnya kita harus bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membicarakan BPHTB-nya,” terangnya.
Selain program sertifikasi swadaya, BPD juga membuka tabungan untuk petani. Sehingga, untuk pembayaran plafon kredit antara Rp800 ribu - Rp1 juta bisa langsung dipotong di tabungannya.
“Perlu kami infokan kalau tahun ini BPD Sulselbar mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp30 miliar,” ujarnya.
Dukungan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulsel juga diberikan Direktur Utama Bank Panin Onny Gappa. Ia mengatakan, perbankan di Sulsel memiliki performance yang sangat baik dengan kriteria penilaian yang memuaskan. Ia juga mendukung pelaksanaan Ekspo Perbankan yang akan digelar di kabupaten/kota.
“Saya kira Expo Perbankan ini bisa dijadikan tradisi. Saya yakin ini bisa dilanjutkan,” tuturnya.
Onny juga optimis, dengan sinkronisasi pemerintah dan perbankan, pertumbuhan perekonomian Sulsel bisa menembus angka 10%.
“Saya optimis dengan koordinasi yang baik kita bisa capai angka yang fantastis,” katanya yakin.
Turut hadir Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab dan Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika.
Pimpinan Bank Indonesia (PBI) Makassar, Lambok A Siahaan, me-ngatakan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan harus terjalin dengan baik. Tidak hanya di level pemerintah provinsi saja, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Khususnya, dalam mendorong tingkat pertumbuhan kredit di sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan lainnya.
“Salah satu item yang harus menjadi perhatian kita adalah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Lambok.
Ia mengaku optimis tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulsel lebih baik dibandingkan pada triwulan I yang hanya mencapai 7,1%.
“Begitupun dengan tingkat inflasi di triwulan kedua juga lebih terkendali,” terangnya.
Lambok melaporkan, dana pihak ketiga hingga April 2011 berjumlah Rp37,47 triliun, kredit Rp48 triliun, dan modal kerja Rp17,69 triliun. Peningkatan yang menggembirakan juga nampak di bidang investasi.
“Angka-angka tersebut menunjukkan geliat usaha yang semakin bergairah. KUR juga relatif meningkat sekira Rp2 triliun lebih,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pemerintah daerah dan pihak perbankan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus menyamakan konsepsi. Apalagi, setelah adanya pertemuan pemerintah sedunia dengan pihak perbankan di California.
“Pemerintah dan perbankan harus sinkron. Tidak akan bisa berjalan sendiri,” kata Syahrul.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu berharap, dalam waktu dekat bisa dilaksanakan Ekspo Perbankan di tiap
kabupaten/kota. Khususnya dalam merekatkan hubungan perbankan dengan masyarakat.
“KUR untuk pertanian dan peternakan serta sektor lainnya, kita rekatkan di ekspo perbankan itu. Saya harap, ini
bisa direalisasikan secepatnya,” harap Syahrul.
Sementara, terkait program sertifikasi swadaya untuk para petani Sulsel, Direktur Utama Bank Sulselbar Ellong Chandra, mengatakan, program tersebut sudah dijalankan BPD Sulselbar yakni di Kota Palopo dan Kabupaten Masamba.
“Program ini juga seharusnya dikoneksikan dengan program nasional prona yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Karenanya, secepatnya kita harus bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membicarakan BPHTB-nya,” terangnya.
Selain program sertifikasi swadaya, BPD juga membuka tabungan untuk petani. Sehingga, untuk pembayaran plafon kredit antara Rp800 ribu - Rp1 juta bisa langsung dipotong di tabungannya.
“Perlu kami infokan kalau tahun ini BPD Sulselbar mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp30 miliar,” ujarnya.
Dukungan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulsel juga diberikan Direktur Utama Bank Panin Onny Gappa. Ia mengatakan, perbankan di Sulsel memiliki performance yang sangat baik dengan kriteria penilaian yang memuaskan. Ia juga mendukung pelaksanaan Ekspo Perbankan yang akan digelar di kabupaten/kota.
“Saya kira Expo Perbankan ini bisa dijadikan tradisi. Saya yakin ini bisa dilanjutkan,” tuturnya.
Onny juga optimis, dengan sinkronisasi pemerintah dan perbankan, pertumbuhan perekonomian Sulsel bisa menembus angka 10%.
“Saya optimis dengan koordinasi yang baik kita bisa capai angka yang fantastis,” katanya yakin.
Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar